UKM Disuruh Kelola Sumur Migas, Syarief Hasan Ngaku Ada Kendala

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan, lang­kah itu untuk meningkatkan lif­ting minyak. Apalagi saat ini pro­duksi minyak nasional terus turun.

Untuk diketahui, produksi mi­nyak nasional rata-rata 796 ribu ba­rel per hari (bph). Angka itu jauh dari target pemerintah dalam Ang­garan Pendapatan dan Belanja Ne­gara (APBN) sebesar 870 ribu bph.

Karena itu, Kementerian Ener­gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan besaran lifting sebesar 818 ribu barel per hari (bph) di Anggaran dan Pen­da­patan Belanja Negara Peru­bahan (APBN-P) 2014. “Diha­rapkan langkah ini bisa menaikkan lifting minyak juga,” ujar Syarief di Kementerian ESDM, kemarin.

Dia yakin pengusaha UKM atau koperasi bisa mengoptimal­kan sumur minyak yang oleh pe­ngusaha besar dinilai tidak pro­duktif dan kelola. Jika itu bisa dila­kukan, ekonomi semakin tum­buh. Apalagi, UKM tidak terpengaruh pihak luar.

Syarief menegaskan, Kemen­terian ESDM tidak perlu risau ter­kait modal yang harus dike­luar­kan para usaha kecil dan ko­perasi. Pemerintah memiliki ber­bagai program yang disalurkan pada pengusaha kecil dan koperasi. “Kami memiliki banyak pro­gram, punya dana bergulir jika Ke­menterian ESDM mem­berikan sumur tua,” ungkap politisi Demokrat ini.

Menteri ESDM Jero Wacik me­ngatakan, tidak menutup kemung­kinan pihaknya memberi izin pada UKM dan koperasi un­tuk meng­garap sumur tua dengan kapasitas 100 barel per hari. “Kalau geo­ter­mal itu memang agak berat, karena ha­rus ngebor,” timpalnya.

Wacik menyebutkan, dengan dana Rp 5 miliar, pelaku UKM dan koperasi bisa melakoni bisnis energi skala kecil seperti mikro hydro atau tenaga surya.

“Saya setuju sumur tua dibe­rikan. Coba nanti dijajaki, perte­­mu­an dengan Dirjen Migas,” katanya.

Politisi Demokrat itu men­je­las­kan, sumur tua di bawah pro­duksi 500 barel per hari sudah ti­dak efisien bagi pe­ngusaha besar. “Apa yang bisa kita sinergikan (ESDM dan UKM), biar rakyat ya­ng dapat,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menga­takan, tidak mudah bagi UKM mengelola sumur tua migas. Karena pengeboran  ter­sebut butuh modal besar.

“Semakin sumur tua, maka biaya produksinya juga semakin be­sar. Karena itu banyak peru­sa­haan yang tidak mau mengelola sumur tua,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain itu, lanjut Mamit, me­nge­lola sumur tua juga tidak mu­dah karena memerlukan tek­no­logi. Karena itu, biaya mem­beng­kak. Karena itu, Menteri Syarief diminta mengaca diri dan tak ber­lebihan dalam mendorong UKM.

Kendati begitu, dia mengaku sah-sah saja dengan rencana ter­sebut. Namun, hal itu harus dila­kukan bertahap dan ada pend­am­pingan. Jangan sampai sumur yang diserahkan ke UKM itu ma­lah dipindahalihkan ke swas­ta. “

Sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970. Saat ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan produksi minyak bumi sumur tua.

Pengelolaannya diutamakan dilakukan perusahaan daerah seperti Badan Usaha Milik Da­erah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tujuan me­ningkatkan kesejahteraan ma­sya­rakat sekitar.

Pengelolaan sumur tua diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedo­man Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Hingga saat ini, sejumlah  perjanjian kerja sama pengu­sahaan sumur tua telah ditanda tangani. Selama tahun 2012, pemerintah telah menerbitkan persetujuan bagi 5 Koperasi Unit Desa (KUD) untuk memproduk­sikan minyak bumi pada sumur tua. Total sumur yang dikelola sebanyak 280 buah. ***