BPS Kesulitan, Perusahaan Kakap Tolak Kasih Data

Kepala BPS Suryamin mengaku tantangan tersebut muncul di tengah situasi kebebasan berpendapat dan penolakan atas kerahasiaan data perusahaan.

“Responden cenderung enggan memberikan datanya kalau didatangi petugas BPS. Utamanya perusahaan berskala besar malah susah,” tutur dia, kemarin.

Padahal, kata Suryamin, survei ekonomi sangat penting bagi kontribusi produk domestik bruto (PDB). Survei setiap 10 tahun sekali ini nantinya mengupas data industri di luar sektor pertanian yakni pertambangan, industri konstruksi, jasa, perhotelan dan lainnya.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nyoto Widodo menambahkan, berdasarkan peranan perekonomian di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mempunyai kontribusi terbesar dibanding provinsi lain yaitu 17 persen terhadap PDB Nasional.

“Melihat hasil SE2006, jumlah usaha besar, sedang, kecil bahkan mikro di DKI Jakarta berjumlah 1.135 perusahaan, 40 persennya adalah perusahaan perdagangan besar dan eceran,” ungkapnya.

Untuk kondisi di DKI, contohnya manajemen PT Jakarta Monorail (JM) yang menyajikan revisi rencana bisnis dan proyeksi pendapatan, terutama dari sektor non tarif. Hal ini terungkap saat bertemu dengan pejabat Pemprov DKI yang merupakan bagian dari upaya penyelesaian revisi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama pengelolaan transportasi massal monorel di Jakarta.

Direktur Utama PT JM  John Aryananda mengaku pihak DKI menyatakan puas dengan pembahasan itu dan berniat menyelesaikan revisi PKS secepat mungkin. 
“PT JM dan DKI sudah menyepakati banyak hal dalam pembasahan business plan dan PKS. Yang tersisa hanya detil administratif yang akan diselesaikan secepatnya,” ujar John.

Perseroan juga melaporkan model keuangan serta basic design stasiun-stasiun monorel  yang mengakomodasi aspek non komersial dan komersial. ***