Gubenur NTB Zainul Majdi meÂnyatakan, aktivitas operaÂsional tamÂbang Newmont yang diÂkurangi akibat pengenaan bea keÂluar terÂhadap konsentrat temÂbaga peruÂsahaan tersebut menimÂbulkan beÂberapa hambatan dalam pemÂbaÂngunan di NTB. Pasalnya, kehaÂdirÂan perusahaan itu memÂberikan manÂfaat yang besar bagi daerah.
“Kami akan melakukan pendeÂkaÂtan dengan pemerintah pusat agar mencari jalan keluar
win-win soÂlution terhadap pemberlakuan perÂaturan biaya keluar ini,†ujar Zainul.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat W Musyafirin mengatakan, kebijakan bea keÂluar progresif tersebut menimÂbulÂkan
cost social yang tinggi di daerah. Akibat efisiensi yang dilaÂkuÂkan Newmont, ribuan peÂkerja kontraktor meninggalkan NTB sejak Januari lalu. Hal ini menimbulkan kelesuan di pasar dan pertokoan.
“Kalau Newmont tidak bisa membangun sendiri smelter yang investasinya mencapai Rp 12 triÂliun, mengapa pemerintah tidak mau bangun sendiri smelter seÂhingga dampaknya tidak meruÂgikan daerah,†tegasnya.
Pengamat pertambangan dari Perhimpunan Ahli Tambang InÂdonesia (Perhapi) Disan Budi SanÂtoso mengatakan, jika terjadi maÂsalah di daerah akibat kebijaÂkan Undang-Undang Minerba, maka pemerintah pusat harus memiliki solusi untuk menyelesaikannya.
“Pemerintah pusat dapat memÂberiÂkan kompensasi kepada peÂmeÂrintah daerah yang mengaÂlami kerugian ataupun dampak yang merugikan ari pemberÂlakuan aturÂan tersebut,†ujarnya kepada
Rakyat Medeka.Di samping penerapan bea keluar, pemerintah saat ini juga tengah merampungkan renegoÂsiasi kontrak karya. Ada enam poin renegosiasi kontrak, yakni batasan luas wilayah, penerimaan negara (royalti), divestasi saham, kewajiban pengolahan dan peÂmurnian, tingkat penggunaan baÂrang dan jasa dalam negeri serta perpanjangan kontrak.
Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukyar mengatakan, dalam kaitannya dengan renegosiasi kontrak karya, PT Freeport dan Newmont memiliki perbedaan. Untuk Freeport, tidak ada masaÂlah terkait semua poin renegoÂsiasi. Sementara Newmont sangat sulit memenuhi keenam poin reÂnegosiasi tersebut.
“Kalau Freeport tidak ada maÂsalah, tetapi bagi Newmont itu berat. Newmont itu berdarah-daÂrah, susah sekali. Kondisi keÂuaÂngan mereka berbeda dengan Freeport,†kata Sukyar. ***
Pemerintah Provinsi Nusa TengÂgara Barat (NTB) mengeÂluhkan ketidakjelasan operaÂsioÂnal PT Newmont Nusa TengÂgara (PTNNT) terkait pengenaan bea keluar terhadap ekspor konÂsentrat tembaga perusahaan terÂsebut. Ketidakjelasan operasioÂnal peruÂsahaan tersebut berdamÂpak pada keberlanjutan rencana pemÂbaÂngunan dan matinya seÂjumlah sumber penghidupan ekoÂnomi di daerah tersebut. 
