Tahun 2018 Pulau Jawa Diramal Krisis Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengatakan, pertumbuhan konsumsi listrik melonjak tajam karena pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, berdasarkan hasil studi PT Perusahaan Listrik Ne­gara (PLN), Pulau Jawa di­per­kirakan mengalami krisis listrik pada 2018 akibat per­tumbuhan beban listrik yang terus me­ningkat. Apalagi, pertum­buhan konsumsi listrik per tahun men­capai 9 persen.

Wacik mengatakan, krisis lis­trik tidak bisa dihindari jika me­lon­jaknya konsumsi listrik tak diba­rengi dengan pertum­buhan pe­nyediaan atau pasokannya.

“Ekonomi yang membaik, pab­riknya makin banyak, mall makin banyak, hotel makin banyak, jum­lah penyediaan ener­gi listrik­nya kurang. Itulah yang me­mung­­kin­kan terjadinya krisis listrik di Pulau Jawa,” jelas Wacik di Jakarta, kemarin.

Apalagi, menurutnya, kece­pat­­an memba­ng­un pembangkit lis­trik tidak se­cepat yang di­butuh­kan. Untuk mengantisi­pasi itu, pemerintah mesti tam­bah 5.000 atau 4.000 Megawatt (MW) setiap tahun, terutama di Jawa dan Bali karena tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu.

Namun, aku Wacik, ba­nyak ham­batan untuk meme­nuhi ke­bu­tuhan listrik tersebut. Ham­batan yang terbanyak adalah soal la­han, seperti yang terjadi di pem­bangkit 2X1000 MW di Jawa Tengah. Lahannya belum bebas semua.

Untuk itu, pihaknya akan mem­­­buat pembakit listrik tamba­han 7.000 MW yang energi pri­mer­­nya menggunakan batu­bara. Saat ini, pihaknya sedang menger­ja­kan jaringannya. “Kalau pem­bang­kitnya sudah oke, ja­ringan­nya terus paralel,” katanya.

Menurut Wacik, jika pem­bangit yang berkapasitas 2.000 MW di Jawa Tengah itu telat, maka deng­an jalannya pem­bangkit 7.000 MW mes­kipun baru selesai 2.000 MW- 3.000 MW, bisa mengamankan pasokan selama 2018.

Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono mengatakan, salah satu upaya yang bisa mengatasi krisis di Jawa pada 2018 dengan mem­bangun pembangkit listrik baru.

Saat ini, katya Adi, pemerintah telah me­mliki program kerja sa­ma dengan swasta untuk mem­bangun pem­bangkit baru di se­luruh Indonesia dengan total ka­pasitas sekitar 17.000 MW.

Program kerja sama peme­rin­tah dengan swasta tersebut, su­dah ada yang jalan. Namun, ber­bagai kendala masih menye­babkan ti­dak mulusnya pemba­ngunan pem­bangkit listrik itu.

Salah satu program kerja sama pemerintah dan swasta adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x1.000 MW. “Tapi masih ter­ken­dala soal pembebasan lahan yang kurang 15 persen di tempat PLTU akan dibangun,” jelas Adi.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi meminta peme­rin­tah menyelesaikan perma­sa­lahan listrik supaya ramalan soal krisis listrik di 2018 bisa diantisipasi.

“Pemerintah harusnya lebih serius lagi menangani krisis lis­trik di setiap wilayah di Indo­nesia,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, pemerintah harus men­dorong PLN mengem­bangkan pembangkit yang meng­gunakan sumber energi terbaru­kan. Peme­rintah juga harus men­desak PLN agar lebih maksimal mendiri­kan pembangkit-pem­bang­kit listrik baru.

Dalam kurun waktu 2000-2009, lanjut Bobby, Indonesia telah membangun pembangkit listrik dengan laju pertumbuhan 2,4 persen per tahun. Selama ku­run waktu tersebut, PLTU dan Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) mendominasi kapasi­tas pembangkit listrik nasional de­ngan pangsa sebesar 33 persen dan 30 persen. ***