Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Bambang Sutejo menjelaskan, penyebab mangkraknya perpanjangan breakwater di Pelabuhan Tanjung Adikarto tak lain karena Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga kini belum juga melaksanakan proyek tersebut. Padahal, pelabuhan itu bakal
soft launching Maret tahun ini.
“Mereka (Kementerian PU) beralasan saat ini dana alokasinya (perpanjangan
breakwater)-nya digunakan dulu untuk memulihkan infrastruktur di sejumlah titik di wilayah yang habis terkena lahar dingin hasil erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur,†ujar Bambang di Yogyakarta, kemarin.
Sekadar informasi, sedianya panjang breakwater yang akan ditambah Kementerian PU adalah 80 meter. Breakwater itu berada di sisi sebelah kanan pelabuhan sehingga total panjang breakwater di sebelah kanan Pelabuhan Tanjung Adikarto diperkirakan mencapai sekitar 300 meter.
Mangkraknya perpanjangan breakwater ini, kata Bambang, disayangkan pihaknya. Sebab, fungsi dari perpanjangan itu amat penting. Selain untuk memecah gelombang laut, juga untuk mencegah terjadinya sedimentasi pasir laut di alur pelayaran dan kolam pelabuhan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, sebagai langkah antisipasi sementara, pihaknya akan menggelontorkan Rp 15 miliar per tahun untuk pengerukan sedimentasi di alur pelayaran dan kolam Pelabuhan Tanjung Adikarto.
Diharapkan setelah sedimentasi dikeruk, setidaknya kapal dengan bobot hingga 30 GT (gross ton) bisa masuk pelabuhan saat
soft launching Maret nanti.
“Sudah masuk proses tender. Pengerukan ini akan dilakukan sampai kedalaman mencapai 12 meter,†ujarnya.
Cicip melanjutkan, untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Yogyakarta, KKP juga akan mengucurkan bantuan program Rp 14,9 miliar. ***