Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengatakan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek Jalan Pantura memang belum diperiksa. Namun, jalan tersibuk ini akan menjadi bagian dari pemeriksaan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setiap tahunnya yang anggaran tahun 2012 mencapai Rp 1,3 triliun.
Padahal, pemerliharaan dan rekonstruksi jalan itu biasanya mampu bertahan lima tahun. Jadi ada baiknya jalan tersebut diperiksa secara khusus.
“BPK menangkap aspirasi itu dan untuk tahun anggaran 2014 akan mengarah ke sana,†kata politisi PKB ini pada
Rakyat Merdeka.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk jalur nasional tersebut Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,3 triliun setiap tahunnya untuk perawatan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, meski dana untuk memperbaiki Pantura berlimpah, tetap saja jalan utama yang menghubungkan kota di Pulau Jawa tersebut rusak.
“Walaupun uang kita berlimpah untuk perbaiki Pantura, tiap tahun juga akan terus rusak dan diperbaiki lagi,†ujarnya pasrah.
Menurut Djoko, untuk memperbaiki Pantura tidaklah mudah karena jalan tersebut sangat ramai dilewati kendaraan. Banyak jalan di Pantura yang mengalami kerusakan dikarenakan jalan tersebut banyak yang masih berbahan aspal bukan semen beton.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan, setiap saat Direktorat Bina Marga bersedia untuk diaudit. “Kita siap diaudit, karena ini juga milik negara,†kata Murjanto.
Dia mengaku pihaknya justru senang jika dilakukan audit oleh pihak eksternal seperti BPK. Pasalnya, tidak hanya mengenai detail pemeriksaan, dengan dilakukan audit masyarakat mengetahui kinerja Bina Marga.
“Saya pikir kita tidak meniatkan Pantura jadi proyek abadi. Anggaran pemeliharaan ini seluruh Indonesia sudah ada, cuma namanya berbeda-beda. Ada yang pemeliharaan rutin, berkala, rekonstruksi sampai pembangunan baru,†jelasnya.
Minta KPK MengawasiDirektur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi mengatakan, pengawasan terhadap proyek Pantura sangat longgar. Alhasil proyek itu menjadi proyek abadi.
Dia meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian terhadap proyek ini. Soalnya proyek perbaikan di jalur ini tidak pernah berhenti setiap tahunnya. Bahkan anggarannya terus naik.
Ucok juga menyindir DPR yang mudah memberikan persetujuan anggaran untuk perbaikan jalur Pantura setiap tahun, tanpa melakukan audit sebelumnya. Harusnya ada evaluasi sebelum perbaikan.
Seperti diketahui, KPK sedang mempelajari adanya dugaan penyimpangan dalam perbaikan infrastruktur jalur Pantura. “Diduga ada potensi korupsi. Tapi KPK masih dalam kajian-kajian,†kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Kendati demikian, kasus dugaan korupsi masih dalam tahap pengkajian. Ia menjelaskan, jika ada data yang akurat maka KPK segera menindaklanjuti. Tapi sampai saat ini masih belum sampai ke tahap penindakan.
Dalam berbagai kesempatan, Djoko Kirmanto mempersilakan KPK mengawasi proyek perbaikan dan peningkatan jalan Pantura. “Silakan saja. Kami justru senang jika ada pengawasan dari pihak lain seperti KPK atau masyarakat lain,†katanya. ***
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terhadap proyek jalan Pantura. Soalnya sering rusak dan anggaran perawatannya terus melonjak. 
