Pertama, pemerintah tidak pernah mau mengubah porsi penjualan gas antara kebutuhaan luar negeri dengan dalam negeri. Pemerintah tetap mempertahankan porsi penjualan gas luar negeri tetap tinggi, dan dalam negeri rendah.
Kedua, kenaikan harga gas elpiji 12 Kg disebabkan rekomendasi BPK yang tertuang dalam hasil audit BPK semester 1 Tahun 2013 terhadap PT. Pertamina untuk sektor Gas. Dalam rekomendasi BPK tersebut, PT. Pertamina dalam kurun waktu 2011 - 2012 mengalami kerugian sebesar Rp 7,73 triliun. Seharusnya, BPK tak melihat keuangaan Pertamina dari sudut pandang perbandingan harga produksi LPG dengan harga jual ke publik karena pasti hasilnya Pertamina merugi.
"Jadi dari gambaran di atas, kenaikan harga elpiji Pertamina adalah kado istimewa dari Pemerintahan SBY untuk rakyat agar bisa menguras duit rakyat sendiri, atau membebani ekonomi rakyat," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Jumat (3/1).
Bahkan, Uchok mencium "ada udang di balik batu" terkait kenaikan elpiji ini.
"Tercium baunya untuk uang politik menjelang Pemilu 2014," tegasnya.
Menurut dia, Pertamina dan DPR telah kehilangaan rasa perikemanusian karena hanya sibuk mencari keuntungaan. DPR seharusnya kompak dengan segera menolak kenaikan harga elpiji, sebelum ada hasil audit investigasi terhadap Pertamina yang berkaitan dengan subsidi elpiji.
Dia juga beberkan, dalam nota keuangaan tahun 2014, pemerintah memberikan subsdi kepada elpiji tabung 3 Kg untuk tahun 2012 sebesar Rp 31,5 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp 36,7 triliun.
"Tapi sekarang belum jelas pertanggungjawaban uang subsidi tersebut," tegasnya.
[ald]
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yakin sudah ada pra kondisi untuk menaikkan harga gas elpiji 12 Kg. 
BERITA TERKAIT: