Pemda Diminta Geser Peran Agen Besar

Dia memastikan kekosongan dan naiknya harga gas di masyarakat akibat ketidakberesan tata niaga di tingkat pangkalan dan pengecer.

“Pasokan gas tidak kosong. Ini (gas naik) upaya dari penjual elpiji menaikkan harga jual mengikuti arus isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi,” kata Sofyano kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dia meminta, sistem tata niaga saat ini tidak dipertahankan karena sudah terbukti tidak mampu mencegah terjadi spekulasi harga. Misalnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pangkalan dan pengecer elpiji gas 3 kg, dia usul, tanggung jawab tersebut tidak diserahkan pada agen besar, tetapi ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kepentingan di dalam menjaga kebutuhan bahan bakar bagi warganya.

“Pemerintah daerah perlu diberikan andil agar bisa melakukan kendali di dalam melakukan pengawasan,” imbuhnya.

 Dengan memiliki kewenangan itu, lanjutnya, pemerintah daerah bisa menetapkan persyaratan menjadi pangkalan sehingga kontrol bisa lebih kuat.

Sofyano menuturkan, pemerintah pernah berencana menjual gas 3 kg dengan akses kartu hijau. Kartu itu diberikan kepada masyarakat yang berhak membeli gas bersubsidi tersebut. Namun sayang, sampai kini program itu tidak dijalankan.

“Salah besar bila distribusi dan perdagangan elpiji 3 kg diperlakukan menurut hukum pasar. Padahal itu barang bersubsidi,” kritik Sofyano.

Harga gas elpiji 3 kg dan 12 kg di sejumlah daerah selama tiga pekan belakangan ini mengalami kelangkaan dan kenaikan. Harganya naik Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu dari harga biasanya. Harga gas elpiji 12 kg yang biasanya Rp 75 ribu per tabung kini dijual Rp 85 ribu per tabung. Harga gas 3 kg yang biasanya Rp14 ribu per tabung, dijual mencapai Rp 17 ribu per tabung.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan juga  mengamini penilaian Sofyano. Menurutnya, pasokan gas memang aman. Dia menuding kelangkaan gas disebabkan banyak agen elpiji nakal yang memainkan pasokan dan harga. “Pasokan elpiji aman, memang ada beberapa agen yang nakal,” kata Karen di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, kemarin.   

Karen mengatakan, agen yang terbukti nakal sudah ditindak dengan mengurangi kuota elpiji. Dia mengingatkan, tidak menutup kemungkinan bila ada agen yang terbukti menyebabkan kelangkaan akan  diputus kerja samanya. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google