Menteri Hidayat Belum Siap Hadapi ASEAN Community

“Kalau boleh jujur saya agak gugup ketika ditanya kesiapan kita menghadapi implementasi pasar tunggal ASEAN,” ujar Hidayat.

Bekas Ketua Umum Kadin ini juga khawatir akan kesiapan industri lokal dalam menghadapi implementasi pasar tunggal ASEAN tersebut. Apalagi waktunya kurang dari dua tahun dan jika industri tidak siap maka Indonesia akan dijajah produk-produk dari ASEAN.

Menurut dia, dengan adanya perjanjian pasar tunggal ASEAN itu tidak ada lagi sekat yang membatasi perusahaan dari negara-negara tetangga untuk masuk ke pasar Indonesia yang besar ini. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 240 juta jiwa, Indonesia menjadi tujuan penjualan produk-produk negara ASEAN lainnya.

“Saya tanya Emirsyah Satar (Dirut Garuda-red) apa siap Garuda bersaing dengan maskapai tetangga, dia (Emirsyah) juga jawab ragu,” aku Hidayat.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, salah satu kekhawatiran tersebut disebabkan mahalnya biaya logistik termasuk juga pungutan liar (pungli). Belum lagi minimnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang membuat daya saing industri nasional masih kalah dibanding negara kompetitor di kawasan ASEAN.

Di Indonesia biaya logistik saat ini rata-rata masih 16 persen dari total biaya produksi. Sedangkan normalnya hanya 9-10 persen. “Kalau ini tidak segera kita perbaiki nanti kita cuma bisa jadi penonton,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya terus mempersiapkan industri untuk bisa bersaing dengan produk ASEAN. Salah satunya menyiapkan industri unggulan. Ada sembilan komoditas industri nasional yang diprioritaskan memasuki pasar ASEAN yakni produk berbasis agro seperti (CPO, kakao, karet), ikan dan produk olahannya, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta logam dasar, besi dan baja.

Selain itu, Kemenperin juga terus memperkuat penguasaan pasar dalam negeri untuk tujuh cabang industri yang berpotensi terganggu dalam implementasi pasar tunggal ASEAN 2015 meliputi, otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman serta furnitur.

Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana mengaku daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Report  2012  jauh di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura yang berada di urutan dua, Malaysia diurutan 21 dan Thailand di urutan 39, sedangkan Indonesia berada di urutan 46.

Agus mengatakan, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Antara lain pengawasan terhadap produk-produk impor masih sangat lemah, panjangnya prosedur pengenaan anti dumping apabila terjadi unfair trade practices, isu keamanan yang mengganggu iklim investasi dan buruknya kondisi infrastruktur.

Sedangkan dari sektor industri yakni kenaikan upah minimum regional (UMR), kurangnya pasokan gas industri dan bahan baku, impor illegal dan tidak adanya insentif bagi industri padat karya. Namun, menurut Agus, dengan kerja sama ini memberikan peluang akses pasar yang lebih luas.

IKM Masih Lemah Akses

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan, kalangan pemerintahan maupun dunia usaha, terutama IKM belum menyadari dampak pasar tunggal ASEAN terhadap ekonomi nasional.

Padahal, kata dia, jumlah penduduk Indonesia yang terbesar se-ASEAN akan menjadi sasaran pemasaran berbagai barang, jasa dan investasi. IKM Indonesia dinilai masih lemah terhadap akses terhadap modal kerja atau kredit usaha.

Ditambah, masih banyak IKM yang belum mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau paten. “Fasilitasi ekspor, manajemen usaha dan kontinuitas pasokan bahan baku juga masih lemah,” jelas Euis.

Ditambah, orientasi IKM Indonesia yang lebih pada sekadar bertahan (survive) sambil melihat peluang bisnis yang lebih menguntungkan.

Berdasarkan kesepakatan pada KTT ASEAN terakhir di Phnom Penh disepakati pengunduran jadwal pemberlakuan AEC 2015 yang semula Januari 2015 menjadi Desember 2015. AEC 2015 bertujuan menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal. Dalam perjanjian ini akan terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif perdagangan antar negara ASEAN.  [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google