Jual Gas Di Sektor Transportasi, PGN Ngarep Dapat Peran Kayak Pertamina

Anggota Komisi VII DPR Dewi Ariyani menilai, BUMN itu hanya menjual gas dengan alo­kasi yang terlalu sedikit untuk sektor transportasi. Padahal, pasokan gas yang besar ke sektor angkutan umum dapat mengu­rangi beban subsidi BBM.

“Sekarang tagline PGN kan sebagai distributor dan trader gas. Mestinya PGN bisa menjadi perusahaan yang naik kelas, gimana caranya bisa membuat mas­terplan, salah satu sektor yang dilayani adalah transpor­ta­si,” kata politisi PDIP ini.

Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengaku siap men­dapat peran serupa Pertamina. Pihaknya telah memulai pem­bangunan infrastruktur untuk konversi gas sejak tiga tahun lalu di Jawa Timur dengan memasok BBG untuk sekitar 3.000 angku­tan umum dan taksi.

“Kami dapat dimanfaatkan un­tuk mensukseskan konversi. Sa­yangnya kami tidak punya peran formal dalam program konversi gas. Kami hanya berharap men­dapat kesempatan,” jelasnya.

Selain itu, Hendi menegas­kan, jaringan pipa gas yang dike­lola PGN dapat diman­faatkan setiap SPBU, tanpa harus membangun SPBG baru. Usu­lan ini sudah disampaikan ke Direktur Jenderal Migas Ke­menterian ESDM.

“Kami tawarkan ke Dirjen Migas bahwa jaringan gas PGN dapat dimanfaatkan untuk perce­patan konversi, kami bisa saja melakukan instalasi dispenser di SPBU dalam jaringan terdekat yang dekat jaringan operasi kami sehingga dapat menyuplai gas untuk BBG,” tuturnya.

PGN menilai, dengan sistem ini pemerintah dan swasta tidak perlu mengeluarkan biaya milia­ran rupiah untuk membangun SPBG dalam jumlah besar. Pihak­nya bahkan siap tidak me­ngambil untung selain mencari impas dari pemasangan dispenser gas di SPBU.

“Kami juga tawarkan kepada Hiswana Migas, seluruh SPBU ting­gal ditambah dispenser. Kami siap tidak mengambil untung, mengingat pentingnya program ini,” paparnya.

Satu-satunya hambatan PGN saat ini untuk mendukung pro­gram konversi adalah rendahnya jatah alokasi produksi gas na­sional. Hendi menyatakan, jika ja­tah PGN tetap 8,7 persen dari 8.425 miliar kubik gas, sulit ba­ginya meningkatkan distribusi ke sektor transportasi umum.

“Konversi BBM ke BBG kami dukung 200 persen, kami tidak min­ta APBN, kami hanya minta tambahan pasokan alokasi gas, kami sudah siapkan dana kor­porat,” tegasnya.

PGN saat ini memiliki pipa distribusi gas 3.865 kilometer dan pipa transmisi 2.047 kilometer di Sumatera dan Jawa. Perusahaan pelat merah itu memiliki pelang­gan total 90.364, mayoritas rumah tangga dan industri. Ja­ringan pipa itu yang menjadi ja­minan Hendi untuk mendukung penyaluran gas ke SPBU dalam konversi BBM ke BBG.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha CNG Indonesia (APCNGI) Danny Praditya mengatakan, pemerintah tidak bisa melakukan konversi BBM ke gas sendiri. Pemerintah, lanjutnya, harus menggandeng swasta mensukses­kan program tersebut.

Bila hal itu dilakukan, kata dia, para pengu­saha siap mendukung program konversi , khususnya di sektor transportasi dengan me­lakukan investasi infrastruktur utama maupun penunjang guna mem­per­cepat penyediaan infra­struktur SPBG.

Dia mengatakan, peme­rintah harus menerapkan harga gas yang sama di semua titik SPBG untuk keperluan transportasi dan mem­berikan insentif bagi kendaraan berbahan bakar gas, termasuk pembebasan pajak.

“Insentif bagi swasta yang ber­investasi di infrastruktur SPBG juga harus dilakukan dengan pem­bebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk atas bahan bakar gas dan peralatan utama dan penunjang BBG,” katanya.

Selain itu, lanjut Danny, pemerintah juga harus meng­opti­malkan infrastruktur SPBG dan transporter yang sudah ada da­lam percepatan program BBG. Selain itu, harus dilakukan sosialisasi secara intensif kepada khalayak umum sebagai bahan bakar yang murah, aman, efisien dan ramah lingkungan.

Pemerintah mencanangkan percepatan kon­versi konsumsi BBM ke BBG sejak tahun lalu. Hanya saja, per­aturan presiden yang mengatur program ini hanya memberi peran kepada Pertamina. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google