Pengusaha Setuju Harga BBM Naik Maksimal 10%

Wakil Ketua Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Bidang UKM dan Koperasi  Erwin Aksa mengatakan, kenaikan harga BBM tidak bisa ditolak karena pertum­buhan ekonomi cukup tinggi. Me­nurutnya, pemerintah memer­lukan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dalam mengawal laju pereko­nomian.

“Pelaku usaha di seluruh Indo­nesia sangat membutuhkan pem­bangunan infrastruktur. Itu harus direalisasikan. Kesuksesan pem­bangunan itu menentukan nasib perekonomian nasional,” kata Erwin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, Erwin ber­ha­rap be­sar­an kenaikan harga BBM itu realis­tis. Jangan sampai  mem­­bebani masyarakat. “Yang ideal naiknya 5 sam­pai 10 persen,” katanya.

Apakah pengusaha tidak terbe­bani mengingat tarif dasar listrik (TDL) baru saja naik? Erwin men­­­­jawab, pemerintah sudah bi­cara dengan dunia usaha. PLN te­lah memberikan ke­ringanan dan membolehkan pengu­saha mem­bayar dengan mencicil bila ter­bebani kenaikan TDL.

Wakil Ketua Kadin lain, Anin­dya Novian Bakrie meminta pe­merintah tidak ragu mengambil kebijakan. “Rp 270 triliun itu bu­kan angka yang sedikit. Bila dana itu bisa dikurangi, bisa di­pakai buat yang lain,”  sarannya.

Sinyal pemerintah menaikkan harga BBM disampaikan Staf Khusus Presiden untuk Pengen­tasan Ke­miskinan H.S Dillon, Kamis (14/3). Menurutnya, Pre­siden sedang mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi.

Dia memperkirakan, Presiden akan mengambil keputusan bulan April. Sekalipun tidak jadi naik April, Dillon memastikan ke­nai­kan akan dilakukan tahun ini karena pemerintah ingin ke­bija­kan diambil sebelum pemilu.

“Rencana kenaikan ini, bisa berubah bila parpol politik tidak setuju,” ujar Dilon.
Sinyal peme­rintah akan me­naikkan harga BBM juga disam­paikan  Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia menegaskan, pemerintah tidak takut meng­am­bil kebijakan untuk menjaga sta­bilitas ekonomi seperti me­naik­kan harga BBM.

Menurutnya, naiknya suhu poli­­tik menjelang pemilu 2014 tidak akan menyurutkan langkah pe­merintah mengambil kebija­kan tegas.

“Sesuatu yang bersifat politik akan terus jalan. Tapi untuk pe­nyehatan dan stabilisasi ke­uang­­an, itu harus terus dijaga,” kata Agus.

Ketua Umum Himpunan Peng­u­saha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Okto juga menga­takan, pihaknya tidak keberatan dengan rencana pemerintah.  Me­nurutnya, kenaikan harga BBM  me­mang akan membebani dunia usaha. Namun, pihaknya mema­hami kebijakan itu karena beban subsidi sudah sangat besar.

“Sub­sidi BBM sangat besar ter­buang sia-sia. Dana subsidi lebih baik digunakan untuk ke­pentingan pembangunan,” ka­ta Okto seraya berharap, besar ke­nai­kan dalam batas wajar se­hingga perekonomian akan tetap tumbuh.

Dia menambahkan, bila harga BBM jadi naik, pemerintah harus  membantu mengurangi beban rakyat kecil. Karena mereka yang paling terbebani.

Meskipun ba­nyak pengu­saha setuju, kalangan dewan masih berat memberikan du­kungan. Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, kenaikan harga BBM tidak fair terhadap rakyat.

“Tidak fair kegagalan pemerin­tah kelola pemerintahan, ter­utama kelola energi, rakyat yang di­suruh menanggungnya,” kata Dewi kepada Rakyat Merdeka.

Dia meminta, pemerintah bi­cara jujur kepada rakyat, apa  pe­nyebab sebenarnya ingin me­naik­kan harga BBM.

Menteri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengamini rencana ke­naik­an harga BBM.

“Kebijakan sedang disiapkan, karena banyak yang menilai har­ga BBM bersubsidi Rp 4.500 su­dah tidak masuk hitungan ke­ekonomian,” kata Wacik, Jumat (15/3).

Dia mengaku, pihaknya sedang  mengkaji besarnya kenaikan. Namun, poltisi Demokrat itu ke­beratan menyampaikan waktu dan besaran kenaikannya. Dia bilang, kenaikan BBM subsidi pasti dila­kukan bila upaya pembatasan gagal dilakukan. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google