Kemkominfo Pidanakan Pengusaha Yang Nakal

Kemkominfo belum lama ini mengambil tindakan tegas terha­dap perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi, PT Indo Abadi Internet di Jawa Tengah. Pe­­ru­sa­haan itu diduga me­­­nye­lenggarakan jasa komuni­kasi ilegal.

Kepala Pusat Informasi dan Hu­mas Kemkominfo Gatot S. Dewabroto mengatakan, pihak­nya membawa persoalan terse­but ke Kepolisian Daerah Jawa Te­ngah. Sejauh ini, Kepolisian su­dah menetapkan dua ter­sangka.

“Kami akan menelusuri oknum yang menjual bandwidth. Jika terbukti, maka perusahaannya akan diberi peringatan dan ok­num yang bersalah bisa dipecat,” kata Gatot seperti dikutip Konta­nonline.com, kemarin.

PT Indo Abadi Internet diketa­hui sudah beroperasi sejak tahun 2010. Perusahaan itu diduga mem­­­beli bandwidth internet ber­kapasitas 5 Mega Byte Per Se­cond (Mbps) seharga Rp 7,5 juta per bulan dari oknum penye­leng­gara jaringan secara tidak resmi.

Kemudian manajemen perusa­haan mendistribusikannya ke­pada para pelanggan.
Gatot mengungkapkan,  kasus pelanggaran itu bukan yang per­tama. Tahun 2012, pihaknya  me­­­­­nemukan lima kasus pe­lang­ga­ran penyelenggara jasa tele­komuni­kasi tanpa izin resmi. Semua pelanggaran itu telah dipida­nakan. 

Sekadar informasi, semua ke­giatan penyelenggaraan jasa te­lekomunikasi harus seizin Men­kominfo. Hal itu diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.  Namun di lapa­ngan, diduga terdapat ba­nyak terjadi pelanggaran.

Selain membeli bandwidth ilegal, mo­dus pelanggaran lain, yakni meng­­unduh bandwidth dari satelit kemudian menjual jasa internet dengan harga murah.

Pengamat telekomunikasi Ka­­milov Sagala mengapresiasi tin­dakan tegas yang dilakukan Ko­minfo. Menurutnya, tindak­an ter­sebut perlu dilakukan un­tuk mem­­beri­kan efek jera ke­pada pengu­saha lain agar me­ma­tuhi aturan main.

“Tindakan tegas memang ha­rus dilakukan karena akibat tin­dakan me­reka telah merugi­kan negara,” katanya.

Kamilov mengatakan, per­mai­n­an kotor penyelenggara jasa ko­munikasi sebenarnya su­dah lama terjadi. Hanya saja, peme­rintah selama ini lambat meng­ambil tindakan.

Dia meminta, pemerintah me­ningkatkan pengawasan. Karena dia memprediksi, jumlah pe­lang­ga­ran di sektor telekomu­nikasi ber­potensi meningkat. Hal ter­sebut seiring dengan semakin berkem­bang pesatnya permin­taan laya­nan jasa internet.
Kamilov melihat, selama ini pengawasan masih longgar. Te­rutama, pengawasan di daerah.

“Memang tidak mudah menga­wasinya. Tapi masalah itu men­jadi pekerjaan rumah pemerintah yang mendesak dilakukan,” tukas Kamilov. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google