"Karena itu, kolaborasi antara investor lama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menjadi solusi terbaik," kata Sofyano kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/2).
Apalagi, saat ini ada indikasi pemerintah menghendaki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ikut serta dan belajar berbisnis gas di tempat yang beresiko besar, baik dari sisi investasi maupun teknologi.
"Agar tidak memasukan modal seperti PHE ONWJ, maka sebaiknya Pertamina memilih masuk di 2017," katanya.
Dia juga menyarankan, pemerintah meminta bagian negara dinaikan sejak 2017. Sebab, seluruh aset sudah menjadi milik negara akibat sudah terbayar oleh mekanisme cost recovery. Jadi bagian operator setelah 2017 tidak akan sebesar sekarang.
"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pasti punya pertimbangan lain demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa lebih luas," katanya.
Untuk diketahui, Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang bekerja saat ini di Blok Mahakam, yaitu TOTAL yang berpartner dengan INPEX 50-50. Perusahaan tersebut mengklaim telah menginvestasikan setidaknya 27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya telah memberikan penerimaan Negara sebesar 83 miliar dolar AS atau sekitar Rp 750 triliun.
[dem]
BERITA TERKAIT: