Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit IndoÂnesia (Gapki) Joko Supriyono khaÂÂwatir, kebijakan tersebut unÂtuk jangka panjang berdampak negatif terhadap ekpor Indonesia.
Dia menuturkan, kenaikan paÂjak tentu akan diikuti kenaikan harga jual minyak sawit. MenuÂrutnya, kenaikan akan menyeÂbabÂkan pembeli lari ke produsen lain yang menawarkan harga jual leÂbih menarik.
“Saya kira untuk jangka panÂjang, pembeli akan lebih memilih CPO asal Malaysia daripada IndoÂnesia,†kata Joko kepada
Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Dia menuturkan, dua importir terÂbesar CPO nasional, yakni India dan China sudah mulai meÂÂnunÂjukkan tanda-tanda untuk menuÂrunkan permintaan. Tahun lalu India mengimpor CPO dari IndoÂnesia sekitar 5 juta ton.
Bila India menurunkan impor, maka target peningkatan ekspor tahun ini sulit tercapai. “Ini tentu akan berdampak terhadap penguÂsaha. Pendapatan akan berÂkurang kaÂrena margin antara ongkos proÂduksi dan laba maÂkin tipis. DamÂÂpak lainnnya, IndoÂnesia akan mengaÂlami kelebihan pasokan,†ujarnya.
Dia menuturkan, kekhawaÂtiÂranÂÂnya bukan tanda dasar. BeÂlajar dari pengalaman, IndoÂnesia perÂnah mengalami hal itu. Tahun 2006, Indonesia menguasai eksÂpor CPO ke Pakistan seniÂlai 1 juta ton. Namun, diam-diam MaÂlaysia dan Pakistan meÂlakukan perjanÂjian yang untuk menuÂrunÂkan bea masuk CPO yang lebih rendah. Alhasil, eksÂpor CPO IndoÂnesia anjlok menÂÂjadi 70 ribu ton tahun 2010.
Joko berharap, pemerintah mengÂÂÂkaji ulang kebijakan meÂnaikÂkan pajak CPO. Apalagi, seÂlama ini CPO sebagai salah satu komoditas yang memberikan sumÂbangsih terhadap perkembaÂngan perekonomian di dalam negeri. [Harian Rakyat Merdeka]
.Mulai bulan ini, pemerintah berencana memberlakukan pajak baru untuk ekspor minyak sawit menÂtah atau crude palm oil (CPO) sebesar 9 persen. 
BERITA TERKAIT: