Nggak Laku, Zona Waktu Dibatalin

“Batal, sudah nggak laku ju­ga. Banyak yang lebih pen­ting,” kata Deputi bidang In­fra­struktur dan Pengembangan wi­layah Kemen­terian Pere­ko­no­mi­an Luky Eko Wuryanto di Hotel Four Seasons, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, penyatuan zo­na waktu batal bukan karena pe­me­rintah mengalami kendala teknis.  Tetapi karena per­tim­ba­ngan, ren­cana itu banyak di­pan­dang negatif. 

“Daripada ber­polemik berkepan­jangan, peme­rintah lebih baik fo­kus menye­lesaikan prio­ritas pem­bangunan di sisa masa wak­tu ka­binet In­donesia Ber­satu,” kata Luky.

Rencana penyatuan zona wak­tu sebelumnya didengungkan pe­me­rintah  untuk mempercepat la­ju per­tumbuhan ekonomi. Peme­rintah berencana menyatukan perbedaan wilayah waktu Indo­nesia yang saat ini dibagi ke da­lam tiga zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Saat ini se­lisih an­tara zona waktu yakni satu jam. Rencananya, zona bagian Te­ngah (WITA) akan menjadi patokan. 

Keterangan berbeda disam­paikan Kepala Divisi Humas dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Eko­nomi Indonesia (KP3EI) Edib Muslim. Menurutnya, sejauh ini belum ada pembatalan rencana itu. ”Belum, masih ada dalam agen­da KP3EI, belum ada pem­batalan,” katanya.

Dia menyatakan, pihaknya  be­lum menerima arahan apa pun ter­kait pembatalan penyatuan zo­na waktu. Diakuinya, pelak­sana prog­ram penyatuan zona waktu molor dari rencana semula. Awal­nya, penyatuan akan dila­kukan  17 Agustus 2012, tapi mundur 28 Ok­tober 2012 dan mundur lagi sampai waktu yang belum diten­tukan.

Namun, Edib optimis penya­tuan waktu akan berjalan meski­pun waktunya belum diten­tukan.  Sebab, masyarakat Indo­nesia se­makin lama akan terbuka dengan pentingnya penyatuan zona waktu.

Ketua  Ikatan Wanita Pengusa­ha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi menyambut baik pembatalan pe­nyatuan zona waktu. Alasannya, pengusaha tidak perlu melakukan penye­suaian waktu.

Dia mengakui, meskipun pe­nyatuan waktu di­pandang bagus, tetapi banyak pengusaha belum siap. “Banyak pengusaha belum siap. Penyatuan zona waktu mem­butuhkan waktu masih perlu di­sosialisasikan,” kata Nita kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Nita mengatakan, masih ba­nyak yang bisa dilakukan pe­me­rintah untuk mendorong laju per­tumbuhan ekonomi selain penya­tuan zona waktu. Misalnya, pem­berantasan pungutan liar dan kemudahan mengakses per­izin­an. Dua masalah itu selama ini paling banyak dikeluhkan. [Harian Rakyat Merdeka]