3 Daerah Siap Menampung Relokasi Pengusaha Jakarta

Greenomics Indonesia mem­perkirakan kerugian banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah DKI Jakarta ditaksir mencapai angka Rp 15 triliun. Kon­disi tersebut didasarkan atas asumsi kedaruratan Jakarta akibat banjir dalam masa tanggap da­rurat selama 10 hari (17-27 Ja­nuari 2013), yang ber­dam­pak negatif pada sektor-sek­tor eko­nomi dan perekonomian berbasis masyarakat. Hampir se­mua sen­tra bisnis di Ibukota lumpuh.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi menga­takan, lebih dari 70 persen eko­nomi Jakarta bertumpu pada sek­tor tersier, yakni perdagangan, pe­ngangkutan, keuangan dan jasa.

“Kalau selama 10 hari ini Ja­karta berada dalam posisi da­rurat akibat banjir dan sektor ter­sier tersebut berada pada posisi da­rurat juga secara riil, maka se­cara maksimal kerugian akibat banjir Jakarta bisa mencapai Rp 15 tri­liun,” ujar Elfian.

Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Wi­dodo memberikan porsi be­sar pada penciptaan keseim­bangan ekologi Kota Jakarta. Apa­lagi, selama ini Jakarta di­anggap se­bagai primadona dan pilihan uta­ma bagi para investor untuk me­nanamkan modalnya.

Menghadapi berbagai ke­mung­­kinan bencana ditambah beban Upah Minimum Propinsi (UMP), kalangan pengusaha mu­lai me­rancang untuk mere­lo­kasi indus­tri­nya.

Ketua Umum Himpunan Ka­wasan Industri Sanny Iskandar mengatakan, relokasi industri yang dicanangkan oleh peme­rin­tah akan membawa dampak po­sitif bagi daerah-daerah baru. Tiga lokasi yang ditawarkan jadi alter­natif markas usaha adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Ketiga provinsi itu dianggap mampu karena secara geografis, tempatnya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Bahkan, sudah ada be­berapa daerah yang me­nya­­takan kesiapannya untuk menjadi lo­kasi relokasi industri dari Ja­karta. Seperti daerah Suka­bumi, Boyo­lali dan Kendal.

“Daerah-daerah tersebut UMP-nya tidaklah sebesar se­perti di Jakarta. Jadi di satu sisi akan meng­untungkan para pe­ngu­saha. Tinggal pengu­sahanya yang melakukan penye­suaian,” cetus Sanny di Jakarta, Jumat (25/1). Kata Sanny, upah di Ken­dal berkisar Rp 900.000-1,2 juta, sedangkan di Jakarta mencapai Rp 2 juta-2,5 juta.

Namun menurut Ketua Harian Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia (APGAI) Suryadi Sasmita, re­lokasi in­dus­tri butuh biaya sa­ngat besar. In­vestor juga kesu­litan me­min­dahkan peralatan pabrik serta memindahkan tena­ga kerja yang belum tentu ber­minat un­tuk pin­dah.

“Ketentuan relokasi ke ka­wa­san industri masih mem­be­ratkan, karena bukan hanya se­kedar pin­dah. Dibutuhkan keje­lian untuk menentukan akan pin­dah ke lo­kasi yang mana. Supaya tidak terjadi salah pilih tempat yang bisa merugikan perusa­haan,” terangnya.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, perlu­nya menciptakan daerah tertentu se­bagai kota industri di Indonesia karena dinilai dapat mendukung pembangunan dan infrastuktur.

Hidayat bilang, peme­rintah te­ngah menerapkan peng­gunaan konsep kawasan industri dengan mencontoh kota-kota industri se­perti di negara lain. Salah satu contohnya adalah kota Shenzen di China. “Jadi apakah di Jatim atau di luar pulau Jawa yang lagi mau saya terapkan se­karang, itu nanti menggunakan konsep ka­was­an industri atau seperti kota-kota industri,” jelas Hidayat.

Namun, Hidayat tak men­je­laskan kota mana yang la­yak dijadikan kawasan ko­ta in­dustri karena khawatir terhadap masya­rakat yang akan mela­kukan spe­kulasi tentang tanah. [Harian Rakyat Merdeka]