Pemerintah Kurang Sigap Beli 7% Saham Newmont

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Arif Budimanta me­negaskan, pihaknya mendukung langkah BUMN untuk melaku­kan divestasi saham Newmont se­­besar 7 persen. Karena, Indo­ne­sia juga berhak untuk memiliki saham tersebut.

“Selain itu untuk melindungi aset negara yang ada di New­mont. Makanya, kami meminta supaya pemerintah me­lalui Menteri Ke­uangan lebih aktif lagi. Sekarang terlihat lebih lambat, masak harus terus meminta perpanjangan wak­tu pembelian sama Newmont, malu dong,” kritik Arif kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Arif menuturkan, pihaknya hing­ga saat ini sedang menung­gu surat keputusan dari presiden terkait rencana pembelian sa­ham Newmont oleh BUMN.    Sejak putusan Mahkamah Kons­titusi (MK) beberapa waktu lalu, be­lum ada dari pihak peme­rin­tah yang mengkontak ke DPR me­nge­nai perkembangan pers­oal­an tersebut.

“Pemerintah terlalu bertele-tele menyelesaiakan persoalan ini. Pa­dahal uang sudah ada, man­faat yang diperoleh juga ada. Tunggu apa lagi, saat ini waktu yang te­pat. Tinggal kebe­ranian dari Men­teri Keuangan apakah berani atau tidak untuk memberikan re­komendasi kepa­da presiden,” cetusnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, peru­sahaan pelat merah siap meng­am­­bilalih 7 persen saham New­mont jika memperoleh penuga­san dari pemerintah. BUMN yang ke­mung­kinan mengam­bilalih sisa saham Newmot, yak­ni BUMN lem­baga keuangan non bank se­perti Danareksa.

“Kita sedang menunggu kepu­tus­an dan perin­tah dari pemerin­tah. Karena untuk pengambilan saham ter­se­but kita tidak dalam posisi mere­but,” terang Dahlan.

Pemerintah memiliki dua BUMN lembaga keuangan non bank yang mengelola investasi, yakni PT Danareksa dan PT Ba­hana Pembangunan Usaha Indo­ne­sia (BPUI). Selain itu, BUMN perbankan seperti Bank Man­diri dan Bank Negara Indonesia  (BNI) juga memi­liki anak usaha lembaga keuagan non bank, seperti Mandiri Seku­ritas dan BNI Sekuritas.

Dahlan menuturkan, perintah pemerintah akan mengandung kon­sekuensi bantuan dari peme­rintah, terutama dalam hal pro­sedur keuangan, seperti peraturan dan payung hukum. “Prose­dur­nya yang dibantu, bukan uangnya. Kalau BUMN kan uang mampu. BUMN siap dan tunggu perintah. Namun butuh payung hukum un­tuk action karena penggunaan dana yang besar,” ungkapnya.

MK memutuskan pembe­lian saham divestasi oleh peme­rin­tah harus dilakukan ber­dasar persetu­juan DPR. MK ber­alasan, dana yang digunakan un­tuk mem­beli saham Newmont meru­pakan da­na negara yang peng­­gunaannya harus atas perse­tujuan DPR.

Pemerintah sudah memperpan­jang divestasi sisa 7 persen saham Newmont hingga 31 Januari 2013. Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Sori­taon Sire­gar menjelaskan, per­pan­jangan jual beli divestasi sa­ham New­mont ini merupakan perjanjian keempat kalinya.

Menurut dia, penandatanganan dilakukan oleh Kepala (PIP) ber­sama Blake Rhodes dan Toru To­kuhisa dari Nusa Tenggara Par­tnership B.V. Dikatakan, baik Nu­sa Tenggara Partnership B.V. maupun PIP meyakini bahwa tu­juan divestasi saham NNT akan menciptakan manfaat yang opti­mal baik bagi NNT maupun mas­yarakat Indonesia pada umum­nya dan masyarakat Nusa Teng­ga­ra Barat (NTB) pada khusus­nya. Ter­utama, apabila PIP men­jadi pe­me­gang 7 persen sa­ham NNT. [Harian Rakyat Merdeka]