Harga Daging Mahal, Kementan Belum Bisa Sejahterakan Petani

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mempercepat pengeluaran surat persetujuan impor (SPI) guna memancing para pemilik sapi dan pengusaha penggemukan melepas produknya (daging sapi) ke pasar.

Wakil Menteri Pedagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengatakan, saat ini pihaknya ber­upaya mempercepat penge­luar­an izin impor daging sapi ba­gi 64 perusahaan. Dengan harap­an, stok daging sapi tahun depan bisa terjaga sehingga tidak terjadi ke­langkaan.

“Kemendag telah menerima re­komendasi untuk importasi sapi dan daging sebanyak 92 perusa­haan. Dari jumlah itu, 64 peru­sahaan mengajukan izin persetu­juan impor,” kata Bayu.

Menurut dia, dengan dikeluar­kannya izin impor ini sekaligus un­tuk memancing para pemilik sapi dan pengusaha penggemu­kan yang selama ini diduga mela­kukan penimbunan. Sela­ma ini, kelangkaan daging sapi karena ada indikasi terjadi penim­bunan dalam jumlah cukup besar.

“Kalau dia (penimbun) sudah dapat kepastian, masa mereka akan terus menimbun produk. Iba­­ratnya, oh izin saya keluar, ma­ka saya bisa keluarin 200 ekor nih. Saya ingin memastikan kon­tinuitas dari bisnisnya jalan, ka­rena perizinan sudah akan ki­ta keluarkan sehingga pasok­an bisa bertambah,” jelas Bayu.

Dia mengatakan, pengambilan SPI oleh para importir sudah bisa dilakukan tanggal 26 Desember 2012. “Jika sudah diambil, maka importir bisa melakukan ke­giat­an­nya, paling cepat 7 Januari ta­hun depan,” ungkapnya.

Selain mempercepat proses izin importasi, Kemendag juga akan memantau rumah pemoto­ngan hewan (RPH).

Bayu me­nilai, ada banyak ke­mungkinan mengapa jumlah sapi di Kemen­terian Pertanian (Ke­mentan) yang mencapai 15 juta ekor tahun ini berbanding terbalik dengan da­ging sapi. Dia menduga sapi ter­sebut belum dipotong sehingga belum menjadi daging.

“Awal Januari akan dilakukan pemantauan 15 sampai 20 RPH di sentra-sentra konsumsi selu­ruh Indonesia. Dari sapi menjadi da­ging harus lewat RPH dulu. Ka­­lau kita monitornya, kita bisa tahu persis berapa pasokan da­ging yang tersedia,” ujarnya.

Direktur Pendidikan dan Pe­layanan Masyarakat Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Dedi A Rahim menilai, Kementan merupakan pihak yang mesti bertanggung jawab terjadinya kelangkaan daging sapi. Terma­suk produk pangan lainnya yang belakangan juga kerap bernasib sama dengan daging (mengalami kelangkaan).

“Ini karena kinerja Kemen­terian Pertanian yang belum mak­simal. Kementerian Perta­nian saat ini hanya bisa mense­jah­terakan pegawainya, belum bisa memberikan kesejahteraan pada petani,” tegas Dedi.

Padahal, menurut dia, angga­ran yang dikucurkan ke Ke­men­terian yang dipimpin Suswono itu mencapai Rp 17 triliun dengan jumlah pegawai mencapai 22.000 orang. Namun, dengan anggaran sebesar itu dan pegawai sebanyak itu, menurut dia, Kementan baru bisa sejahterakan pegawainya.

“Buktinya bisa dilihat di la­pangan. Apalagi anggaran yang diberikan negara di seluruh ke­menterian, sebesar 50 persen di­gunakan untuk belanja pe­gawai,” ujarnya.

Dirjen Peternakan Kementan Syukur Iwantoro mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupa­ya mencapai target swasembada da­ging di 2014. Ia optimis target ter­sebut tercapai seiring masih ba­nyaknya populasi sapi di Indo­nesia saat ini.

“Semua wilayah di Indonesia bahkan sudah menyatakan ke­siapannya berswasembada da­ging,” kata Syukur.

Apalagi, beberapa daerah yang selama ini menjadi basis produksi sapi, populasi produknya terus me­ngalami pertumbuhan. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB dan NTT. Termasuk provinsi pa­ling timur Indonesia, yaitu Papua, yang populasi sapinya tumbuh hingga di atas 7 persen.

Data Kementerian Pertanian Provinsi Jawa Timur bahkan me­nyebut, populasi sapi tahun ini jumlahnya mencapai 4,8 juta ekor. Dari jumlah tersebut, 500.000 ekor untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan 200.000 ekor alo­kasi luar Jawa Timur (termasuk Jakarta). Se­dangkan Jawa Tengah saat ini mem­punyai stok sapi 2,5 juta yang terbagi dua, yaitu sapi po­tong 2 juta ekor dan sapi perah  500.000 ekor. Dari 2 juta ekor sapi potong, 120.000-125.000 untuk kebutuhan Jabar dan DKI Jakarta sedangkan 312.000 untuk Jateng.  [Harian Rakyat Merdeka]