Pengusaha Tagih Komitmen PGN Amankan Pasokan Gas

Wakil Ketua Umum Kadin Indo­­nesia Bidang Perindustrian, Riset dan Teknologi Bambang Sujagad mengatakan, pasokan gas dalam negeri terutama untuk industri memang dirasakan masih kurang. Menurutnya, kenaikan harga gas untuk industri yang su­dah disepakati tidak diikuti de­ngan pemenuhan pasokan gas.

“Saat membahas kenaikan harga gas industri, kami (pengu­saha) sepakat naik dengan syarat pasokannya dipenuhi. Sekarang har­ga sudah naik, kami minta ko­mitmen pemerintah melalui PGN (Perusahaan Gas Negara) meme­nuhi pasokan gas untuk industri dalam negeri,” ujarnya me­nang­gapi soal kesiapan pa­sokan energi bagi perkembangan industri na­sional kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Bambang menyayangkan ke­ma­juan industri di dalam negeri tidak ditunjang oleh kesiapan pe­merintah seperti penyediaan energi. Menurutnya, saat ini gas merupakan pilihan energi alter­natif karena dari segi harga lebih murah dari bahan bakar minyak.

“Kebutuhan kita akan gas banyak tetapi suplainya belum me­madai. Akibatnya industri mengalami masalah dalam hal produksi. PGN sebagai operator belum mampu memenuhi paso­kan gas sesuai komitmennya saat harga gas industri naik,” katanya.

Bambang menilai kurang mam­­­punya PGN memenuhi pa­so­kan gas karena infrastruktur gas yang dimiliki perusahaan gas pelat merah ini belum memadai. Me­nu­rutnya, keterbatasan infra­struktur itu menyebabkan paso­kan gas sering terhambat dan ti­dak merata. Selain itu, lanjut­nya, pelabuhan serta terminal gas juga kurang banyak sehingga meng­ganggu pengiriman-pengi­riman pasokan gas.

“Misalnya di daerah Jawa Ti­mur gasnya kan kelebihan, tetapi tidak bisa dialirkan ke daerah lain seperti ke Jawa Tengah karena karena ada masalah di pipa gas­nya. Hal itulah yang harus segera dibenahi agar paling tidak daerah yang membutuhkan suplai gas bisa terpenuhi,” tuturnya.

Sementara, pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, komitmen pemerintah dalam mengurangi ekspor gas harus di­barengi dengan upaya memper­cepat upaya pembangunan infra­struktur gas. Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah harus utamakan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri. Hal itu bertu­juan untuk mempermudah akses penyaluran gas ke konsumen.

Menurut Pri Agung, infra­struk­tur tersebut meliputi termi­nal pe­nerima LNG (gas alam cair) dan jaringan pipa transmisi serta dis­tribusi gas ke konsu­men. Selain itu, perlu kebijakan harga gas do­mestik yang kom­petitif dan sehat untuk mendo­rong produsen gas untuk mema­sok kebutuhan do­mes­tik. Penga­turan lebih jelas juga diperlukan terkait peran dan pelaku trans­portasi dan distribusi gas. “Tapi sekarang untuk distri­busi di Jawa saja tidak lengkap, pipa transmisinya masih ada ter­putus, lalu di Kalimantan, de­ngan kondisi satu sumber gas dengan sumber gas lainnya ter­pi­­sah, maka harus dibangun infra­struk­tur gasnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Kemente­rian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Lego­wo mengatakan, pihaknya kini mem­prioritaskan pembangunan pipa di dalam negeri ini terutama meningkatnya kebutuhan gas da­lam negeri.

Pemasangan pipa Trans Jawa ditargetkan dapat se­lesai pada 2014-2015, yakni jaringan pipa Cirebon-Semarang, Gresik-Se­marang dan Bekasi-Cirebon. Sedangkan, pemasangan pipa di ruas Sumatera akan di­bangun bertahap dengan pem­bangunan pipa Arun-Belawan terlebih da­hulu untuk mengalir­kan gas dari terminal gas Arun, Aceh ke Bela­wan, Sumatera Utara.

Sementara, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Hendi Prio Santoso meng­ungkapkan, untuk memenuhi ke­butuhan gas nasional, perseroan akan fokus menyelesaikan pem­bangunan pipa gas di dalam ne­geri. “Pipa-pipa dalam negeri kita selesaikan dulu. Sebelum bikin pipa ke negara lain, kita semangat dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Hendi, saat ini PGN ingin menyelesaikan jaringan pipa gas Sumatera dan Jawa. “Cirebon, Semarang, Gresik, Be­kasi biar semuanya tersam­bung. Sumatera Selatan sudah selesai, tapi bagian utara belum,” kata­nya.  [Harian Rakyat Merdeka]