Putusan Pailit Belum Final, Pekerja Telkomsel Puyeng

Akibat putusan pailit itu, se­toran Telkomsel sebagai BUMN kepada negara bisa berkurang se­be­sar Rp 1 triliun dan itu akan meng­­gangu postur Anggaran Pen­dapatan Belanja Negara (APBN) 2013 ke depan.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Telkomsel Achinanto Ri­santosa membantah adanya pe­ngu­rangan fasilitas karyawan, serta pencopotan 15 Vice Pre­sident secara mendadak akibat putusan bangkrut atau pailit tersebut.

“Saya belum dengar itu mas. Kalau sebatas resah itu ada. Tapi karyawan tetap berkomitmen menjaga stabilitas perusahaan sampai putusan kasasi Mah­kamah Agung (MA),” kata Achi­nanto di Jakarta, kemarin.

SP Telkomsel berharap, kasasi MA bisa segera diputuskan supa­ya bisnis telekomunikasi tak ter­ganggu dan karyawan bisa kem­bali tenang bekerja.

 â€œPutusan pailit bikin kaget dan tidak nyaman para karyawan Telkomsel dalam bekerja. Diha­rap­kan, kasasi ini bisa mem­be­ri­kan jawaban bagi nasib peru­sa­haan ke depan,” kata Achinanto.

Mengenai munculnya desakan agar kinerja Direksi Tel­kom­sel dievaluasi? Achinanto me­nye­rahkan sepenuhnya pada pe­me­rintah selaku pemegang saham.

“Itu ranahnya pemerintah. Yang pasti, kami terus bekerja menjaga perusahaan sambil me­nunggu putusan kasasi MA. Minggu ini diharapkan kasasi bisa diputuskan,” harap dia.

Anggota Komisi VI DPR Bidang BUMN Sukur Nababan melihat, pailit Telkomsel merupakan bentuk   kelalaian direksi dalam menyikapi ma­salah di perusahaan, termasuk Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Namun kalau pun putusan ka­sasi dimenangkan Telkomsel, menurut politisi PDIP in, BUMN ini tetap harus membayar sekitar Rp 1 triliun kepada negara untuk membayar biaya kurator.

“Meski secara finansial mam­pu membayar biaya kurator, di­rek­si Telkomsel harus ber­tang­gung jawab atas kerugian ter­sebut. Ka­rena pailit akan meng­ganggu se­toran dividen BUMN dan APBN, ter­masuk investor asing, SingTel Si­nga­­pura ikut terganggu,” terangnya.

Untuk itu, dia juga meminta Menteri Komunikasi dan In­for­matika (Menkominfo) Tifatul Sembiring tidak memaksakan Telkomsel masuk dalam proyek tender kanal 3G, sampai adanya putusan kasasi MA.

“Masalah pailit BUMN harus diselesaikan dengan cepat. Men­teri BUMN Dahlan Iskan mesti turun gunung menuntaskan ma­salah tersebut. Putusan pailit akan ganggu setoran BUMN dan APBN ke depan,” katanya.

Menurut dia, putusan pailit ini menunjukkan bahwa Ke­men­te­rian BUMN telah salah me­nem­patkan orang sebagai pengambil keputusan di Telkomsel.

“Kasus pailit ini menunjukan Telkomsel tidak mampu men­jalankan bisnisnya secara pro­fessional, yang dengan mudah menghentikan kontrak secara sepihak tanpa memikirkan dam­pak bagi bisnis telekomunikasi,” katanya.

Anggota Komisi I DPR  Eng­gartyasto Lukita mengatakan, akibat putusan pailit itu, BUMN teleko­munikasi ini harus m­e­nang­gung kerugian sampai Rp 1 triliun. Karena dana tersebut  untuk membayar kurator. Berdasarkan Undang-Undang Pailit Nomor 37 tahun 2004 perusahaan yang dinya­takan pailit wajib membayar bea kurator sebesar 1,5- 2 persen dari total aset.

‘’Total aset Telkomsel sekitar Rp 58,7 triliun. Artinya, untuk mem­bayar kurator, Telkomsel harus siapkan Rp 1 triliun,” tutur politisi Beringin ini.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Telkomsel Alex J Sinaga yakin akan me­me­nangkan perkara pailit dalam kasasi yang diajukan ke MA.

“Kami meyakini Telkomsel akan memang dalam perkara pailit ini,” kata Alex tanpa me­nyebutkan ada atau tidaknya biaya untuk kurator sebesar 1 triliun itu.

Dia menegaskan, kasus pailit tersebut tidak akan menganggu kinerja perusahaan. Indikasinya, pendapatan perusahaan selama September 2012 menunjukkan peningkatan, atau mencapai angka tertinggi sepanjang ber­dirinya perusahaan.

Demikian halnya dengan pe­langgan Tel­komsel sudah me­nembus 120 juta, dan diper­kirakan mencapai sekitar 130 juta pada akhir 2012.  [Harian Rakyat Merdeka]