400 Kasus Penyelundupan Pupuk Subsidi Nggak Boleh Menguap

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan anggaran subsidi pupuk 2013. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta mengaudit penyalurannya.

Menteri Pertanian (Mentan) Sus­wono mengaku, alokasi ang­garan subsidi pupuk 2013 sebe­sar Rp 15,9 triliun tidak meme­nuhi ke­butuhan pupuk hingga akhir tahun. Menurutnya, de­ngan ang­garan tersebut dan Har­ga Eceran Tertinggi (HET) tahun 2012 ha­nya bisa memenuhi ke­butuhan pu­puk 7,06 juta ton dan hanya cu­kup sampai Juli 2013.

 Padahal, kebutuhan pupuk ta­hun depan 9,1 juta ton. Angga­ran Rp 15,9 triliun itu terdiri dari Rp 6,3 triliun untuk subsidi pu­puk urea, Rp 8,9 triliun, Rp 670 mi­liar untuk pupuk organik dan kurang bayar subsidi pupuk tahun 2010 sebesar Rp 84,2 miliar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, pi­­hak­nya belum bisa memenuhi per­­mintaan Kementan untuk me­nam­bah anggaran subsidi pupuk. Ala­sannya, saat ini penyaluran pupuk subsidi tidak tepat sasaran dan masih banyak diselun­dup­kan.

“Kalau masih banyak disa­lah­gunakan, buat apa ditambah. Di­tambah berapa pun nggak akan pernah cukup,” katanya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (12/10).

Bahkan, kata politisi Partai Gol­­­kar itu, pihaknya sudah me­ngurangi anggaran subsidi pupuk untuk 2012 karena serapan tidak pernah maksimal. Sisanya ini yang banyak disalahgunakan.

Menurut dia, komisinya sudah sepakat agar BUMN pupuk mem­benahi penyaluran pupuk subsidi. Apalagi berdasarkan la­poran yang dia terima, ada se­ki­tar 400 ka­sus penyelundupan pupuk sub­sidi. Bahkan saat ini banyak pu­puk subsidi yang di­pakai un­tuk industri.

“Modus dari mafia pupuk ini pelaku biasanya distributor dan pe­ngecer yang ditunjuk peru­sa­haan pupuk menjual pupuk ke­pada orang yang tidak seharusnya menerima dan yang sudah ada dalam daftar Rencana Data Ke­butuhan Kelompok(RDKK),” ungkap Firman.

Untuk itu, dia meminta BPK tidak hanya mengaudit penye­ra­pannya saja, tapi juga penya­lu­ran­nya, apakah sudah tepat sa­saran atau belum. “Kami min­ta agar temuan dan tangkapan ter­hadap penyelundupan terus ditin­daklanjuti, jangan dibiarkan me­nguap begitu saja. Memasuki mu­sim panen kegiatan itu akan se­makin banyak,” tegas Firman.

Wakil Ketua Komisi IV Her­man Khaeron meminta pelak­sa­naan subsidi pupuk Ditjen Pra­sarana dan Sarana Pertanian me­lakukan audit lahan agar jumlah pupuk bersubsidi disesuaikan de­ngan jumlah lahan. Hal ini pen­ting guna menghindari penyele­wengan pupuk bersubsidi.

“Komposisi itu penting untuk menentukan berapa besaran sub­sidi yang dibutuhkan rakyat dan tepat sasaran,” kata Herman.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan, mes­tinya pe­nerima pupuk harus meng­gu­nakan ren­cana distribusi ke­bu­tuhan kelom­pok (RDKK).

“Kalau menggu­na­kan RDKK de­ngan kartu, kan ke­lihatan pe­nerima pupuk sudah me­nerima be­rapa pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengakui, dalam tiga tahun terakhir distri­busi subsidi pupuk selalu ber­ada di bawah target yang di­tetapkan DPR. Dengan begitu, volume sub­sidinya diturunkan dari 10 juta ton menjadi 8 juta ton tahun ini karena pendistri­bu­siannya dianggap tidak berhasil dimak­simalkan.

Terkait permintaan tambahan subsidi pupuk oleh Kementan, Agus juga meminta audit dari BPK ter­lebih dahulu.

“Saya mau merespons ada as­pirasi bahwa pupuk akan kurang, itu silahkan dibicarakan dengan DPR. Nanti akan dilakukan audit dan (kami) minta BPK. Kalau su­dah diaudit, kami siapkan ang­garan di 2013,” tandas Menkeu.

Sebelumnya, Mentan Suswono menegaskan, pihaknya selalu me­nyediakan kebutuhan pupuk ber­subsidi untuk petani sesuai yang dialokasikan dalam APBN. Na­mun, jika memang ditemui ke­bo­coran atau penyelewengan, Ke­mentan akan berkoordinasi de­ngan Kementerian Perda­ga­ngan dan BUMN pupuk.  [Harian Rakyat Merdeka]