Tunda Setoran Ke Negara, Freeport Perlu Ditegur Tuh

Dito menyebutkan, saat ini sa­ja Freeport masih membayar ro­yalti sebesar 1 persen. Menu­rut­nya, je­las dalam aturan bagai­ma­na ke­wajiban Freeport seharus­nya, na­mun kenyataannya kewa­jiban pe­ru­sahaan asing itu tidak dilak­sa­nakan sesuai aturan.

Sebagai informasi, dalam Pera­turan Pemerintah No.45 Ta­hun 2003 tentang Tarif atas Jenis Pene­rimaan Negara Bukan Pajak, Free­port berkewajiban memba­yar­­kan royalti sebesar 3,75 persen untuk emas, 4 persen untuk tem­baga dan 3,25 persen untuk pe­rak. Namun, selama bertahun-ta­hun Freeport hanya membayar­ 1 per­sen untuk emas, 1,5 per­sen untuk tem­baga dan 1 per­sen un­tuk perak. Freeport mem­ba­yar­ pajak se­besar 35 persen.

PT Freeport Indonesia mengaku belum bisa mem­bayar setoran dividen sebe­sar Rp 350 miliar se­perti yang diminta BUMN. Presi­den Direk­tur PT Freeport Indone­sia Rozik B Soetjipto berkilah, pembagian dividen be­lum bisa dilakukan karena peru­sa­haan belum mela­ku­kan Rapat Umum Pemegang Saham (RU­PS) dan  be­lum bisa memas­tikan untuk ka­pan mela­kukan pem­bayaran.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahl­an Iskan ngotot mena­gih divi­den Freeport kepada Ke­men­­terian BUMN sebesar Rp 350 miliar. Dah­­lan tak peduli soal konfirmasi dari Freeport yang mengaku meng­alami ke­su­litan keuangan untuk meme­nuhi ke­wa­jiban pemba­ya­ran d­ivi­den ke kas negara. [Harian Rakyat Merdeka]