Bank Dunia Prihatin Porsi UKM Manufaktur Nyusut

Ekonom Senior Bank Dunia Sjam­su Rahardja mengatakan, sektor manufaktur Indonesia saat ini dinilai sulit berkembang dan tum­buh. Menurutnya, mele­mah­nya industri manufaktur na­sional karena pengusaha UKM enggan menjadi besar akibat banyaknya aturan.

“Pelaku industri manu­fak­tur ke­cil dan menengah enggan ber­urusan dengan aturan buruh dan birokrasi pemerintah yang tidak menyediakan insentif untuk pe­ningkatan efektivitas pekerja,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Data terakhir memperlihatkan, komposisi yang tidak berimbang antara perusahaan manufaktur. In­dustri berskala besar mencapai 93,4 persen, sementara produsen ma­nufaktur kecil dan menengah hanya 5,1 persen. Industri manu­fak­tur itu antara lain farmasi, plas­tik dan produk konsumsi lainnya.

Sjamsu mengatakan, in­dustri yang menyediakan pelatih­an buruh hanya mencapai 5 per­sen dari se­luruh pelaku usaha. Pe­ningkatan upah minimum tahun depan sebe­sar 15 persen di­nilai makin me­nambah ham­batan pengusaha.

”Ini yang mem­buat pengusaha tidak tertarik mengem­bangkan ma­nufaktur,” kata Sjamsu.

 Dia menyebutkan pula, selama 10 tahun terakhir pengusaha lebih memilih untuk beralih ke sektor tam­bang, jasa dan perkebunan. Bergabungnya China dengan WTO (Organisasi Perdagangan Du­nia), lanjutnya, membuat per­saingan internasional di bidang manufaktur meningkat dan men­desak pengusaha mengurangi margin keuntungan.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah menghapuskan ber­ba­gai ham­bat­an di bidang perbu­ruhan serta pem­berian insentif di bidang pen­didikan agar pekerja punya keterampilan lebih.

 Menurut studi dan paket re­komendasi kebijakan Bank Du­nia untuk Indonesia, sek­­tor ma­nu­faktur Tanah Air ber­p­eluang me­ningkatkan pangsa pasar­nya di pasar global, yang akan mem­buka jutaan peluang kerja baru dan menggerakkan re­for­masi struktural. Kenaikan upah buruh relatif di China, diper­kira­kan akan membuat perusa­ha­an-pe­rusahaan tekstil, pakaian dan se­patu me­mindahkan inves­tasi­nya ke In­donesia.

“Indonesia berpeluang me­ning­katkan pangsa pasar glo­bal­nya, namun tidak cukup untuk se­kadar mengandalkan permintaan do­mes­tik dan internasional. Pe­me­rintah dan swasta bisa be­kerja sa­ma dalam mengatasi ma­salah-ma­salah yang menghalangi jalan sektor manufaktur un­tuk men­jadi lebih kom­pe­titif,” imbuh Kepala Perwakilan Bank Dunia di In­donesia Stefan Koeberle.

Revisi UU Koperasi

Sementara itu, Undang-Undang (UU) Koperasi terbaru dalam waktu de­kat dipastikan segera terbit se­telah Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi dan UKM menyetujui draft ran­cangan revisi UU Koperasi No­mor 25 Tahun 1993.

Seluruh perwa­kil­an Fraksi Par­tai di Komisi VI DPR mene­rima dan setuju atas hasil revisi ya­ng digodok ber­sa­ma antara Kemen­terian Hukum dan HAM, Kemen­terian Kope­ra­si dan UKM serta Ko­misi VI DPR. Draft di­sam­­paikan Panitia Kerja (Pan­ja) me­lalui ketuanya Aria Bi­ma dari Fraksi PDIP, Selasa (9/10).

Draft revisi antara lain me­nye­tujui  pengurangan jenis koperasi yang selama ini sebanyak lima menjadi empat. Jenis koperasi yang dikurangi adalah Unit Sim­pan Pinjam (USP) yang memiliki kinerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Adapun kelima jenis koperasi yang selama ini menjadi bagian dari gerakan perkoperasian ada­lah koperasi konsumen, pro­du­sen, jasa dan simpan pinjam. Pe­ne­gasan dari revisi ini berakibat unit simpan pinjam koperasi ha­rus menjadi simpan pinjam.

Menteri Koperasi dan UKM Sya­rif Hasan menge­mu­ka­kan, tercapainya revisi UU Kope­rasi No 25 Ta­hun 1992 tak terle­pas dari pe­ranan beberapa instan­si yang men­jadi mitra Kemen­terian Ko­pe­rasi dan UKM, yakni Ke­men­terian Hukum dan HAM.

“Hasil ini untuk meningkatkan kinerja per­koperasian Indonesia yang ber­basis gerakan ekonomi ke­­rak­yatan.  Revisi ini juga men­jadi ba­gian dari dukungan bagi gerakan ke­rakyatan. Pem­bahas­an ini me­nyita waktu pan­jang yang dimulai sejak Desember 2010,” jelas  Syarif di Gedung DPR, kemarin. [Harian Rakyat Merdeka]