Rugikan Negara, Kinerja Telkomsel Mesti Dievaluasi

Putusan pailit pun dikabarkan menuai masalah dengan SingTel Singapura yang memiliki 35 per­sen saham Telkomsel. Sebab, SingTel sangat keberatan dengan potensi kerugian Telkomsel.

Ka­barnya, tiga Direktur SingTel, yak­ni Edward Ying Siew Heng (Di­rec­tor of Planning and Trans­fo­r­mation), Ng Soo Kee (Director of IT) dan Goh Hui Min Rachel (Director of Marketing) beberapa kali dipanggil ke kantor pusat di Si­­ngapura untuk menjelaskan ma­salah yang membelit Telkomsel.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR bidang Badan Usaha Milik Negara Lili As­dju­diredja kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.  Menurut dia, pailit ini mewajibkan Telkomsel membayar biaya kurator Rp 1 triliun dan itu bisa mengganggu APBN 2013.

“Biaya itu akan mengurangi setoran Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom yang notabene BUMN,” tegas Lili.

Kendati begitu, Lili men­de­sak PT Telkom untuk meng­eva­luasi anak perusahaannya, yak­ni Telkomsel terkait putusan pai­lit tersebut.

“Putusan pailit adalah bentuk keteledoran direksi Telkom dan Telkomsel dalam menyelesaikan satu masalah perusahaan yang berdampak luas bagi bisnis tele­komunikasi Indonesia dan APBN,” ungkapnya.  

Untuk itu, lanjutnya, Komisi VI DPR akan memanggil direksi dan komisaris Telkomsel. Ten­tunya didampingi jajaran peting­gi  Telkom.

“Kita akan panggil Minggu depan BUMN ini  guna klarifika­si kasus pailit. Jangan sampai kasus ini mempengaruhi target setoran BUMN di APBN 2013 sebesar Rp 32 triliun,” tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR Su­kur Nababan menegaskan, pu­tusan pailit ini salah satu bentuk kelalaian dan arogansi direksi dalam menyelesaikan masalah utang piutang.

“Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan, tanpa harus diputus pailit.  Kasus ini merupakan tam­paran berat buat pemerintah dalam menjaga kesehatan BUMN,” tegas Sukur yang kecewa dengan bu­ruknya kinerja Telkomsel.

Politisi PDIP ini meminta Tel­kom untuk melakukan eva­luasi total terhadap semua anak peru­sahaannya, akibat putusan pailit tersebut. Dia juga mendesak Men­teri BUMN Dahlan Iskan un­tuk serius menyelesaikan masa­lah pailit di BUMN ini. Dikha­watirkan, kasus ini bisa ber­dam­pak kepada BUMN lain.

“Pengawasan harus lebih di­ting­katkan lagi, terutama pada BUMN besar karena itu akan meng­ganggu APBN dan meru­gi­kan pemegang saham,” tegasnya.

Anggota Komisi 1 DPR bi­dang Telekomunikasi, Effendy Choirie menyatakan, pailit Tel­kom­sel meng­gambarkan bobrok­nya ma­na­je­men BUMN. “Ini ke­salahan fatal direksi. Sebaiknya memang Pak Dahlan lakukan eva­luasi di­reksi. Termasuk komi­saris uta­ma,’’ ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR dari Golkar Enggartiasto Lukita se­belumnya mengatakan, akibat putusan pailit itu, Telkomsel ha­rus menanggung kerugian sampai Rp 1 triliun. Sebab, dana terse­but digunakan untuk membayar ku­ra­tor. Berdasarkan UU Pailit No. 37 tahun 2004, perusahaan yang di­nyatakan pailit wajib mem­ba­yar biaya kurator sebe­sar 1,5-2 persen dari total aset.

‘’Total aset Telkomsel sekitar Rp 58,7 triliun. Artinya, untuk mem­bayar kurator, Telkomsel harus siapkan Rp 1 triliun,” tuturnya.

Kasus ini bermula pada 21 Juni 2012, Telkomsel menghentikan kontrak secara sepihak, sehingga merugikan distributor voucher isi ulang Kartu Prima (PT Prima Ja­ya Informatika), senilai Rp 5,3 miliar. Padahal, kerja sama an­tara Tel­kom­sel dengan PT Prima di­sepakati sejak 1 Juni 2011 sampai Juni 2013.

Menurut CEO PT Prima Toni Djaya Laksana, kerja sama pe­ner­bitan kartu Prima yang sudah ber­jalan setahun, tiba-tiba dihen­ti­kan tanpa alasan yang jelas. Akibat­nya, PT Prima menang­gung ke­rugian Rp 5,3 miliar.

Selanjutnya, PT Prima menga­jukan gugatan pailit ke Penga­dil­an Niaga, Jakarta Pusat. Pada 14 September, Majelis Hakim PN Jakpus yang dipimpin Agus Is­kandar, memutuskan Telkomsel pailit atas permohonan PT Prima. Atas putusan tersebut, petinggi Telkomsel kebakaran jenggot.

“Hakim punya otoritas dalam memutuskan sebuah per­kara. Ten­­tunya dengan per­tim­ba­ngan dan fakta-fakta hukum di persi­dangan. Ditambah keya­kinan yang dimiliki hakim itu sen­diri,” papar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur.

Saat dikonfirmasi Rakyat Mer­deka lewat SMS soal pemang­gilan tiga direksi SingTel ke Si­ngapura terkait putusan pailit Tel­komsel, Direktur Utama Tel­komsel Alex Janangkih Sina­ga tidak memba­lasnya. Begitu juga saat ditelepon, tidak diangkatnya.

Namun sebelumnya, Alex J Sinaga meminta Komisi I DPR memberikan perhatian dan du­kungan agar Telkomsel men­da­patkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Dukung­an diperlukan agar Telkomsel dapat menjalankan peran stra­te­gis­nya,” kata Alex. [Harian Rakyat Merdeka]