Kalau Perlu, Barang Impor Dikenakan Pajak 1.000%

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, defisit pembayaran Indonesia pada tri­wulan II tahun 2012 bukan se­suatu yang aneh. “Kita nggak punya infrastruktur. Kita terlalu fokus pada konsumsi domestik dan natural alias tambang. Lebih baik impor daripada rugi. Ini benar-benar buruk,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Laporan Bank Indonesia (BI) menyatakan pada triwulan II ta­hun 2012 neraca pembayaran In­do­nesia mengalami defisit tran­saksi berjalan melebar mencapai 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Diperkirakan defisit transaksi berjalan menjadi 3,1 persen dikarenakan kinerja eks­por yang menurun di saat per­min­taan impor meningkat pesat.

“Untuk itu kita harus kurangi impor, seperti pengurangan impor barang mewah. Kasih tax (pajak) pada mereka sebesar 1.000 persen biar nggak boleh masuk barang mewah dan jangan ragu naikkan harga BBM,” pinta Sofjan.

Bos Gemala Group ini menje­laskan, impor barang mewah akan memperlebar jurang antara masyarakat kaya dengan miskin. Selain itu, impor barang mewah saat ini mulai marak terjadi se­perti kendaraan atau barang-ba­rang lainnya. “Karena impor itu manufaktur kita tidak bisa ber­saing sehingga tidak menambah angka ekspor. Industri kita yang tumbuh hanya mobil dan sepeda motor,” jelasnya.

Defisit, lanjut Sofjan, juga ba­nyak disumbang oleh defisit jasa industri. “Banyak investasi yang dibawa ke luar, asing tidak in­ves­tasi di sini. Seperti trans­por­tasi kita pakai kapal asing, asu­ran­si juga banyak dari luar ne­geri,” tandasnya.

Penilaian senada datang dari Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo yang mem­bandingkan neraca perda­gangan Indonesia saat zaman Soeharto lebih baik dibanding­kan masa sekarang.

“Banyaknya atu­ran dalam per­dagangan membuat impor lebih tinggi dari pada ekspor, terlebih kebijakan peme­rintah saat ini banyak yang aneh,” ujarnya

Suryo mengatakan, kebijakan yang dibuat pemerintah seharus­nya mengendalikan impor. Tren saat ini justru mengalami pening­katan belakangan ini. Namun kebijakan pemerintah justru ma­lah mene­kan ekspor. [Harian Rakyat Merdeka]