Ngeri, Dana Infrastruktur Daerah Banyak Dikorup

Peneliti dari Pemantau Pe­lak­sa­­naan Otonomi Daerah (KP­POD) Ratnawati Muyanto mene­gaskan, anggaran yang di­sedia­kan oleh pemerintah untuk mem­bangun infrstruktur banyak yang dikorupsi. Karena itu, meski jum­­lah ang­garannya naik, tapi kua­litas infra­struktur tetap buruk.

Berdasarkan hasil penelitian­nya, pada 2007 hing­ga 2010 in­deks tata daerah, ken­dala yang meningkat yakni in­frastruktur. Dikatakan, semakin tinggi ting­kat korupsi, maka semakin ting­gi be­lanja pemerintah di bi­dang infra­struktur.

Korupsi di daerah, lanjut dia, terjadi lebih karena penyalah­gu­naan belanja publik daripada pe­nerimaan dari sisi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Ratna­wati, ada dua model yang menun­j­ukkan penga­ruh korupsi terha­dap kualitas in­frastruktur jalan di daerah.  Mo­del pertama, korupsi cenderung menambah anggaran belanja infrastruktur pemerintah daerah lantaran kontraktor pro­yek me­masukkan biaya yang telah di­gelembungkan (mark-up) dalam hitungan bisnisnya.

“Akibatnya, terlihat pada bu­ruk­nya kualitas jalan yang di­ba­ngun. Padahal, infrastruktur itu di gunakan untuk jangka waktu lama. Karena biayanya di­korup, kualitas jalan­nya tidak bisa ber­tahan lama. Tentu ini ada kaitan­nya,” beber Ratnawati kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Model kedua, lanjut Ratnawa­ti, korup­si bisa meng­­akibatkan turunnya pe­neri­maan negara atau daerah. Hal ini terjadi pada kasus penyalah­gu­naan penda­pa­t­­an negara atau dae­rah seperti korupsi pajak dae­rah, penggela­pan retribusi, atau pe­nyalahgu­naan dana transfer pu­­sat. Ko­rup­si anggaran itu juga ter­jadi akibat lemahnya penga­wa­san administrasi birokrasi.

Untuk itu, pihaknya menya­ran­­kan peningkatan pengawasan ak­tif oleh organisasi masyarakat si­pil, termasuk dalam pelaksa­na­an proyek infrastruktur.

Sementara pihak Kemente­rian Pekerjaan Umum (PU) tetap ingin mengaju­kan tambahan anggaran. Kemen­te­rian ini minta tambahan anggaran sebesar Rp 20,3 triliun dalam pagu Ranca­ngan Anggar­an Pendapatan Be­lanja Negara (RAPBN) 2013. Da­lam RAPBN 2013, Kementerian PU mendapat alokasi dana Rp 69,1 tri­liun. De­ngan usu­lan penambahan tadi, maka menjadi Rp 89,4 tri­liun.

“Alokasi anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur da­lam rangka mem­perkuat pereko­nomian domes­tik,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto.

Menurut catatan Kementerian PU, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada tujuh sek­tor, yakni Bina Marga, Cipta Kar­ya, Sumber Daya Air, Pena­taan Ruang, Pembinaan Kons­truk­si, Penelitian Pengemba­ngan dan Internal. Menurut Djoko, Direk­torat Jenderal Bina Marga me­minta tambahan dana sebesar Rp 7,94 triliun.

Penambahan dana ini akan di­gunakan untuk pem­bangunan jalan sepanjang 840 kilometer di daerah perbatasan atau terpencil. “Selain itu, dana tersebut dialo­kasikan untuk mem­bangun 718 meter flyover,” jelas Djoko. [Harian Rakyat Merdeka]