Belum Ke Meja Hijau, Panja DPR Maling Pulsa Dibubarin

Selain itu, beredar kabar ada sejumlah anggota Panja yang diduga bermain mata dengan operator nakal untuk meng­hent­ikan kasus tersebut lewat pem­bubaran Panja.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pem­ber­da­yaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala justru menilai, tugas Panja Pencurian Pulsa belum selesai. “Panja seha­rusnya mengawal kasus ini sam­pai benar-benar tuntas,” ujarnya.

Karena itu, ia terus mendesak Panja Maling Pulsa segera me­min­ta call data record (CDR) operator telekomunikasi untuk me­nye­le­saikan kasus ini.

Seperti diketahui, sudah ham­pir setahun ini berkas kasus itu belum bisa dipastikan masuk ke penga­dilan. Pihak kepolisian ma­sih ber­kutat pada tiga ter­sang­ka. Pa­da­hal, hampir semua ope­rator juga terlibat.

Menurut pengamat Tele­ko­mu­nikasi dari Information and Com­munication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi, DPR seha­rusnya tak bisa menganggap ka­sus ini selesai karena telah me­nyerahkannya ke aparat hukum.

“Kasus ini belum selesai. Fak­tanya sangat jelas dan terang ben­derang. Ada pelanggaran ter­ha­dap hak-hak konsumen, tetapi belum ada penyelesaian berupa landasan hukum,” katanya.

ICT menduga kuat ada kons­pirasi anggota Panja dengan operator un­tuk mempetieskan kasus maling pulsa ini lewat pembubaran Pan­­ja.

Menanggapi hal itu, Ketua Pan­ja Pencurian Pulsa DPR Tantowi Yahya membenarkan adanya  keinginan rekan-rekan-nya supaya Panja dibubarkan. Ala­san­nya, tugas Panja diang­gap sudah selesai selama dua per­si­dangan DPR dalam mem­bahas dan mengawasi proses pena­nga­nan kasus tersebut.

“Keinginan itu ada dan pem­bubaran itu tidak melanggar atur­­an. Kami sudah bekerja se­cara maksimal,” ujar Tantowi di Jakar­ta, kemarin.

Menurut politisi Partai Golkar ini, ada beberapa tugas Panja yang telah diselesaikan. Perta­ma, Panja telah mendesak peme­rintah mengumumkan operator dan content provider (CP) yang terl­i­bat dalam kasus ini.

Kedua, pihaknya juga telah me­minta pemerintah untuk me­ngem­balikan pulsa masyarakat yang dicuri. Ketiga, membuat peraturan soal bisnis konten di In­donesia.

“Ketiga tugas ini sudah di­la­ku­kan secara maksimal,” katanya.

Ia juga menyesalkan jika ada anggapan bahwa pihak Panja ‘masuk angin.’ Saat ini, katanya, tinggal tugas Kepolisian maupun Ke­jaksaan untuk menyele­sai­kan­­nya hingga tuntas.

“Ra­nahnya su­dah berbeda, itu bukan lagi we­we­nang Panja DPR,” kilah Tantowi.

Yang harus diperhatikan, lan­tanya, jangan sampai kasus ini menjadi ‘masuk angin’.  “Per­so­alan­nya kan soal data-data untuk melengkapi berkas. Data yang se­perti apa lagi yang dibutuhkan? Ke­napa jadi begitu sulit dan ter­kesan masuk angin,” ujarnya.

Anggota Panja dari Fraksi De­mokrat Roy Suryo mem­be­nar­kan adanya keinginan mem­bu­barkan Panja. Namun secara pri­badi, Roy tidak setuju Panja itu dibu­barkan karena kasus pen­­curian pulsa belum selesai secara hu­kum. Apalagi sudah setahun ka­sus itu dipetieskan.

“Penanganan kasus maling pul­sa masih tahap kulitnya saja, ka­rena baru Telkomsel dikenai (hu­kuman-red). Operator lain belum tersentuh hukum dan ma­sih ba­nyak praktik pen­cu­rian pulsa ter­jadi di la­pangan,” tegasnya.

Roy justru menganggap, mes­ki­pun sudah ada tersangka dari kasus maling pulsa, Panja harus tetap men­jalankan tugasnya se­bagai lem­baga pengawa. Pakar Tele­matika ini melihat, kasus pencurian pulsa belum ada per­kembangan yang signifikan. Ke­polisian pun tidak mampu me­lengkapi berkas perkara ter­sebut atau belum P21.

“Saya kira Panja masih di­per­lukan dan kami akan tetap mem­pertahankan panja ini sam­pai kasus pencurian pulsa masuk ke pengadilan,” janji Roy.

Roy juga geram mendengar ka­bar adanya dugaan main ma­ta ang­gota Panja dengan ope­ra­tor nakal untuk mem­peties­kan ka­sus tersebut lewat pem­bu­baran Panja.

“Kalau memang ada anggota Panja yang terlibat, silakan di­ungkap dan tindak secara hu­kum. Kami tidak ingin ber­khianat, si­lakan dibongkar,” tandas Roy.

Kepala Biro Penerangan Ma­syarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengaku, pi­hak­nya masih melengkapi ber­kas perkara ka­sus pencurian pul­sa sesuai ara­han Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal, dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPR  lalu, kedua aparat hukum itu me­­nyatakan berkas perkara su­dah lengkap atau P21 dan siap masuk pe­ngadilan. [Harian Rakyat Merdeka]