Terganjal Pembebasan Tanah Lupakan Proyek Tol Trans Jawa

Pemerintah kemungkinan akan mengkaji ulang rencana bis­nis proyek jalan tol Trans Jawa yang proses pembangunannya berlarut-larut sehingga tidak men­capai target yang dicanang­kan pada 2014.

Menteri Peker­jaan Umum (PU) Djoko Kir­manto mengatakan, dari sembilan ruas jalan tol Trans Jawa, setidak­nya ada tiga ruas jalan tol dari Pejagan hingga Semarang yang dinilai cukup berat untuk dise­le­saikan pada 2014. Yakni, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Kendala terberat dari ketiga ruas jalan tol tersebut, kata Djo­ko, ada pada sisi pembebasan ta­nah serta pembiayaan. Mengingat adanya perubahan kepemilikan peme­gang saham ruas Batang-Sema­rang, serta keinginan PT Bakrie­land Development Tbk untuk menjual kepemilikan ruas jalan tol Pejagan-Pemalang.

Sementara ruas jalan tol dari Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Nga­wi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto hingga Surabaya, serta Cikampek-Pali­manan, Djoko mengatakan, pi­hak­nya masih optimistis dapat terbangun sesuai target. Sebab, ruas-ruas jalan itu tidak terlalu bermasalah dalam hal pembe­basan lahan sehingga proses pe­nyelesaiannya dapat dikebut.

“Yang berat dicapai itu dari Pejagan sampai Semarang, kita semua berusaha tapi saya tidak optimis. Kalau dari Cikampek-Palimanan, Semarang sampai Surabaya prosesnya bagus dan gampang bebaskan tanah, jadi saya masih optimis,” ujar Djoko, akhir pekan lalu.

Menteri Keuangan Agus Marto­wardojo pekan lalu juga tidak men­dukung proyek ini. Be­kas Di­rek­tur Utama Bank Man­diri ini me­ngaku tidak akan mem­berikan ban­tuan pendanaan terha­dap proyek ini lewat Viability Gap Funding (VGF).

Menurut Kepala Badan Kebi­jakan Fiskal Kemen­keu Bam­bang Brodjone­goro, pembatalan pemberian dana VGF untuk pro­yek tol Trans Jawa karena umum­nya ruas ter­sebut dinilai sudah layak secara ke­uangan. Sedang­kan tujuan utama pemberian VGF, yakni me­ning­katkan kela­yakan proyek se­hingga diminati investor swasta.

Djoko menyadari, semakin la­ma ruas jalan tol dibangun, tentu akan berdampak pada beru­bahnya rencana bisnis (business plan) dan kelayakan tol tersebut. Tak ayal, nilai investasi yang ha­rus ditanam­kan pun semakin mem­bengkak.

Untuk itulah, me­nurut­ Djoko, selama usulan yang di­sam­paikan untuk mengevaluasi kem­bali ke­layakan dan investasi jalan tol yang pem­bangunannya molor dan berlarut-larut masih rasional dan bisa diterima, Ke­men­terian PU akan melakukan­nya.

“Kalau berlarut-larut, saya kira mereka (investor) akan protes. Bi­sa saja dikaji ulang selama ra­sional dan bisa diterima karena kita ingin semua terbangun bukan mencari menang-menangan,” cetus Djoko.

Namun diakui olehnya, untuk mengkaji ulang risiko serta kela­yakan ruas-ruas tol yang pemba­ngunannya terlambat dan berada di luar perhitungan tersebut, mem­butuhkan klausul tertentu. Ter­masuk perlu pertim­bangan hukum.

Sebelumnya, hanya enam dari sembilan ruas tol Trans Jawa yang dapat beroperasi pada 2014. Nilai proyek tersebut sekitar Rp 40 tri­liun. Keenam ruas tol itu adalah Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kerto­sono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Asosiasi Tol Indonesia (ATI) meminta pemerintah untuk me­masukkan klausul dalam perjan­jian pengusahaan jalan tol (PPJT) terkait kompensasi bila proyek yang dibangun tidak sesuai de­ngan bussines plan yang disepa­kati. Ketua ATI Fatchur Rachman mengatakan, pemerintah mesti­nya memberikan klausul bagi investor untuk merevisi dan mengkaji ulang kelayakan ruas jalan tol bila tidak sesuai yang dijanjikan.  [Harian Rakyat Merdeka]