Stafsus SBY Kok Kirim Sinyal Aliran Investasi

Staf Khusus (Stafsus) Presiden SBY bidang Ekonomi dan Pem­bangu­nan Firmanzah menilai, peluang memperkuat industri na­sional Indonesia masih terbuka lebar. Pasalnya, pertumbuhan in­ves­tasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terus meningkat signifikan.

Perkembangan realisasi inves­tasi Indonesia selama semester per­tama 2012 mencapai Rp 148,1 triliun. Dengan rincian, PMDN se­besar Rp 40,5 triliun atau naik 22,7 persen dari pe­rio­de yang sa­ma ta­hun sebelumnya. Lalu PMA Rp 107,6 triliun atau naik sekitar 30,4 persen dari periode yang sama pada tahun sebelum­nya.

“Realisasi ini ekui­va­len dengan 52 persen dari target 2012 sebesar Rp 76,7 triliun (PMDN) dan Rp 206,8 triliun (PMA),” ujar Fir­manzah di Jakarta, kemarin.

Tingginya investasi baik PMA dan PMDN, menurutnya, meru­pakan indikasi mulai mening­kat­nya kembali peran industri nasio­nal. Pada tahun 2011, pertumbu­han industri pengolahan non mi­gas telah melewati pertumbu­han nasional, yaitu sebesar 6,83 per­sen dengan nilai ekspor in­dustri non-migas berjumlah 122,18 dolar AS miliar atau 60 persen dari total ekspor nasional.

Sedangkan pada akhir tahun 2012, pertumbuhan industri pe­ngo­lahan non migas diharap­kan dapat tumbuh sebesar 7,05 persen dan pada 2013 tum­buh sebesar 8,02 persen.

Menguatnya sektor in­dus­­tri, khususnya non migas, juga me­rupakan respons dari perkem­ba­ngan impor barang modal periode Januari-Mei 2012 yang naik 13,1 persen atau 58,4 miliar dolar AS.

“Meningkatnya impor barang modal dan bahan baku penolong merupakan salah satu indikasi bergeliatnya industri dalam ne­geri, khususnya sektor manufak­tur. Hal ini sekaligus memberi si­nyal positif bagi potensi aliran in­vestasi,” ujar bekas Dekan Fa­kultas Ekonomi UI itu.

Menurut Firmanzah, keinginan sejumlah investor baik dalam ne­geri maupun asing berinvestasi di sektor manufaktur, membutuh­kan dukungan SDM yang kom­petitif. Ter­akhir, persoalan hard infra­structure (seperti jalan, jem­batan, pe­labuhan dan listrik) serta soft infra­structure (birokrasi, perizi­nan, re­gulasi dan ICT) men­jadi prio­ritas ke depan untuk tetap mem­per­ta­han­kan kinerja ekono­mi, di sam­ping memper­siapkan SDM ber­kualitas untuk akse­larasi pemba­ngunan nasional.

Lembaga pemeringkat Doing Business mengeluarkan hasil pe­­ne­litiannya tentang perban­dingan kebijakan di 20 kota di Indonesia. Penelitian itu meli­batkan Ke­men­terian Pen­dayagunaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Biro­krasi dan Ko­mite Pemantau Pelaksa­naan Otonomi Daerah (KPPOD).

Ada 20 kota yang di­sur­vei, yai­tu Balikpapan, Banda Aceh, Ban­dung, Batam, Denpasar, Go­ron­talo, Jakarta, Jambi, Ma­kassar, Ma­nado, Mata­ram, Me­dan, Pa­lang­ka Raya, Pa­lem­bang, Pe­kan­­­baru, Pon­tianak, Semarang, Sura­­­baya, Su­rakarta dan Yogya­karta.

Manager Hubungan Eksternal KPPOD Robert Endi Jaweng me­ngatakan, Indonesia meng­­­hadapi banyak tantangan yang meng­ham­bat perkemba­ngan sektor swasta.

“Kekurangan tenaga kerja ter­didik, infrastruk­tur yang buruk dan kerangka ke­bijakan yang ber­belit-belit meru­pakan tiga peng­hambat terbesar usaha,” katanya.

Dia menambahkan pula, dua hambatan ter­besar terhadap ke­giatan inves­tasi perusahaan ada­lah tidak me­ma­dai­nya jumlah te­naga kerja terdi­dik dan tinggi­nya tingkat infor­malitas atau ketidak­normalan dalam berbis­nis. “Bah­kan, ham­pir 30 per­sen dari pe­ru­­sa­haan-perusahaan di Indone­sia me­mulai kegiatan­nya tanpa men­daftarkan diri se­cara formal,” pung­kas Jaweng. [Harian Rakyat Merdeka]