Payah, Menpera Nggak Becus Bangun Rumah Wartawan

Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Pe­rumahan Rakyat (Kemenpera) Paul Mar­paung menyatakan, proyek ru­mah murah untuk war­tawan tetap berjalan. Hanya saja lokasinya berbeda. Ia meng­usulkan, lokasi yang tadinya di Citayam, akan dipindahkan ke daerah Pa­rung Panjang, Bogor. Lokasi pe­ru­mahan di Parung Panjang, me­nurut Paul, sangat dekat de­ngan stasiun kereta api Parung Panjang.

Tentunya, hal ini akan me­mu­dahkan wartawan dalam ber­ak­tivitas menjalankan profesinya. Di lokasi tersebut, Paul me­mas­tikan tanah untuk perumahan itu tidak menemui kendala apapun karena itu milik Perumnas. Luas tanah yang ada seluas 30 hektare (ha) di Parung Panjang sektor 3 dan seluas 100 ha di sektor 5. Kendati demikian, menurut Paul, proyek di lokasi tersebut, baru pada tahap usulan karena pilihan­nya belum ditentukan.

Tahun ini, Kemenpera pun me­nargetkan membuat rencana in­duknya terlebih dahulu. “Pak Djan Faridz ingin rumah ter­sebut ber­tipe 45,” jelasnya. Se­telah itu, ru­mah contoh baru yang akan diba­ngun bakal dita­warkan kepada yang berminat dan harus melalui seleksi kredit pe­milikan rumah yang di­sya­rat­kan perbankan.

“Diharapkan tahun ini sudah bisa kita buat rumah contohnya,” tuturnya.

Mengenai lahan di Citayam , Paul men­je­laskan, lahan tersebut menemui banyak ken­dala mulai  pem­bebasan lahan dan lahan di sana masih dikuasai perusahaan yang dulu berdiri di sana. Aki­batnya, proyek rumah wartawan sulit direalisasikan.

“Perusahaan ini sebenarnya su­dah pailit dan ada ke­mung­ki­nan penguasaan tanah tersebut ada di salah satu bank. Kita se­dang mencari legalitas tanah­nya dimana, kepemilikannya oleh siapa,” kilah Paul.

Bahkan, selain permasalahan legalitas, per­be­daan harga tanah dengan NJOP juga menjadi ma­salah. “Harga yang ditawarkan terlalu tinggi dan jika dibeli di­takutkan akan membuat harga rumah ikut naik,” kilahnya.

Direktur Pemasaran Perum Pe­rumnas Teddy Robinson me­nga­ku, belum mengetahui ren­cana  proyek rumah wartawan di Pa­rung Panjang. Ia hanya di­kon­firmasi oleh Men­pera Djan Fa­ridz mengenai aset ke­pe­milikan tanah milik Pe­rumnas di sana.

Untuk itu, Teddy belum bisa me­mastikan apakah lokasi pro­yek rumah war­tawan benar-be­nar pindah ke Parung Panjang atau tidak.

“Pernyataan resmi belum dike­mukakan Kemenpera secara te­gas dan itu kewenangan peme­rin­tah. Ya kita lihat saja nanti,” ujar Teddy di Jakarta, kemarin.

Perumnas juga  siap mem­ba­ngun proyek rumah war­tawan, jika itu benar dilakukan di Parung Panjang. “Kami tidak bisa men­dahului kapan proyek itu diba­ngun karena itu kewenangan pe­merintah,” tegas Teddy.

Anggota Komisi V DPR bi­dang Perumahan Ris­wan Tony menganggap program Kemen­pera hanya sebatas janji, bukan kebijakan.

“Kalau itu kebijakan seharus­nya dipersiapkan secara matang dehingga tidak ada ken­dala da­lam menentukan lokasi dan har­ga lahan. Ini hanya prog­ram pencit­ra­an saja,” cetus Riswan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said menyarankan, pemerintah memperbaiki pe­ren­canaan dan infrastruktur dalam program rumah ini. Apalagi pro­yek ini untuk wartawan.

“Saya kira kasus di Citayam harus menjadi pelajaran pen­ting. Tanpa ada perencanaan dan in­fra­struktur, program ru­mah mu­rah maupun rumah war­­tawan su­lit direalisasikan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kemenpera akan mem­bangun proyek 1.000 rumah mu­rah untuk wartawan di Cita­yam. Namun, karena ani­mo yang begitu besar dari ka­langan jurnalis, jumlah rumah yang akan dibangun bertambah men­jadi 3.000 unit rumah. Harga maksi­mal per unit Rp 80 juta sesuai ketentuan Fasilitas Likui­ditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). [Harian Rakyat Merdeka]