Kalau Pemerintah Bisanya Cuma Ngeluh Melulu, Kapan Kelarnya

“Kalau sekarang kita hanya mengeluh soal infrastruktur gas dan tidak pernah mulai mem­bangunnya, kapan selesainya,” sindir Wakil Ketua Badan Peng­awas Hilir Minyak dan Gas Bu­mi (BPH Migas) A Qoyum Tjan­dra­negara kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Pernyataan ini menanggapi keluhan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini yang mengaku pemerintah tidak bisa melakukan moratorium ekspor gas karena infrastruktur gas dalam negeri belum maksimal.

“Nggak mungkin moratorium. Permasalahan di dalam negeri itu hanya harga dan infrastruk­tur,” kata Rudi.

Rudi menambahkan, jika in­frastruktur sudah tersedia di Ja­wa dan Sumatera, pihaknya op­timis kebutuhan gas untuk sektor trans­portasi dan industri akan terpe­nuhi dengan maksimal.

Qoyum menga­takan, pemba­ngu­nan infra­struk­tur gas bumi nasional hingga 2017 membutuh­kan investasi Rp 77,93 triliun. Pembangunan ini un­tuk mening­katkan kemampuan gas bumi da­lam negeri dan se­bagai pengganti bahan bakar mi­nyak (BBM), se­hingga sub­si­dinya bisa berkurang.

Bekas Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) itu juga me­nga­takan, peningkatan infra­struk­tur gas berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 17,38 juta kilo liter per tahun. “Sebenarnya, kalau dana tidak ada masalah, pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta,” ujarnya.

Menurut Qoyum, sekarang tinggal keinginan pemerin­tah untuk membangun infrastruktur gas itu. Apalagi membangun infrastruk­tur memerlukan waktu lama. Se­bab, sumber gas bumi pada umumnya terletak di dae­rah ter­pencil, seperti di laut da­lam Su­matera dan Ka­li­­man­­tan, sementara kon­sumen terbesar berada di Pulau Jawa.

Karena itu, kata Qoyum, saat ini BPH Migas sedang mem­ba­ngunan infrastruktur pipa gas dari Natuna ke Jawa Barat un­tuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Evita  Le­gowo me­ngata­kan, pihaknya meminta ban­tuan perbankan na­sional agar dapat mengucur­kan dan memin­jamkan dananya un­tuk mem­bangun infrastruktur gas di negeri ini.  “Memang risi­ko lu­ma­yan tinggi, tapi pada saat eks­plorasi saja. Setelah itu risi­konya sangat rendah,” ujarnya

Menurut Evita, pembangunan itu untuk kebutuhan industri na­sional dan kebutuhan masya­ra­kat. Apalagi gas akan menjadi ener­­gi primadona di masa men­datang. Karena itu, dia akan me­rayu perbankan nasional untuk mengucurkan anggaran da­lam pembangunan infrastruktur gas.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, peme­rintah masih kurang serius mem­bangun infrastruktur energi ber­sih itu. Hal itu bisa dilihat dari proyek pipanisasi gas di Pulau Jawa seperti Semarang-Cirebon, Semarang-Surabaya dan Kali­mantan Timur-Jawa, yang sudah direncanaan sejak 1998 sampai saat ini belum terlaksana.

“Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) banyak yang sudah tidak beroperasi lagi,” kata Mamit.

Yang terjadi, kata Mamit, se­lama ini gas dalam negeri lebih banyak diekspor dengan harga yang lebih murah. Padahal, in­dustri dalam negeri masih ke­kurangan paso­kan energi. Bila pe­merintah se­rius me­ngem­bangkan infra­tsruk­tur gas, maka subsidi subsidi BBM yang sekarang sudah men­capai Rp 200 triliun bisa ditekan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Gas Gunung Sar­djono Hadi mengatakan, kendala pem­bangunan infra­struktur ba­han bakar gas (BBG) adalah sta­siun induk (mother station) dan stasiun cabang (daughter station) adalah masalah perizinan.  [Harian Rakyat Merdeka]