Apindo Anggap Bukan Urusan Pengusaha Lagi

“Banyak pengusaha memakai tenaga itu karena undang-un­dang membolehkannya,” ujarnya.

Kondisi yang dihadapi dunia usa­ha saat ini, kata Sofjan, ba­nyak perusahaan yang enggan meng­gunakan banyak tenaga kerja untuk membangun usaha­nya. Alasannya, keuntungan yang diperoleh sedikit. Oleh karena itu­­lah outsourcing dibutuhkan.

Untuk diketahui, sistem kerja outsourcing dinilai tidak lagi se­suai dengan konstitusi. Januari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) me­mutuskan ketidakpas­tian pe­kerja dengan sistem kon­trak, ter­masuk outsourcing telah melang­gar konstitusi.

Oleh MK aturan untuk pekerja outsourcing dalam Undang-Un­dang No.13 tahun 2003 ten­tang ketenagakerjaan, pasal 65 ayat (7) dan pasal 66 ayat (2) hu­ruf b di­anggap inkonstitusional jika tidak menjamin hak-hak pekerja.   

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf meminta pe­merintah serius dan konsekuen dalam proses penetapan upah mi­nimum 2013. Pemerintah ha­rus da­pat memastikan tidak ada lagi pemberi kerja yang na­kal dan membayar pekerjanya di bawah upah minimum.

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menam­bah­kan, KHL yang ada tidak se­suai realita kebutuhan hidup bu­ruh atau pekerja saat ini. Dalam Per­menakertrans Nomor 17 Tahun 2005, kebutuhan hidup yang menjadi dasar survei harga han­yalah untuk kebutuhan hidup buruh lajang. Mestinya, kebu­tuhan hidup buruh berkeluarga dengan dua anak.  [Harian Rakyat Merdeka]