Baru 3 T, Daya Serap Dana Infrastruktur Letoy Banget

Wakil Presiden Boediono me­nyo­roti masih banyak pem­ba­ngunan infrastruktur di se­jumlah daerah mandek karena tidak ada­nya koordinasi antar di­nas dan instansi sehingga meng­ganggu percepatan pembangunan yang akhirnya mengurangi ke­se­jah­teraan masyarakat.

“Banyak pro­yek infrastruktur mandek, pa­dahal semua siap se­perti biaya. Kurang koordinasi antarinstansi seperti cuek soal per­izinan,” kata Wapres Boe­dio­no saat Silaturahmi dengan For­kor­pimda, pejabat pemerintah, tokoh masya­rakat di Pontianak, kemarin.

Hadir dalam acara itu Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dagdag, serta Gu­ber­nur Kalimantan Barat Cornelis.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, daya se­rap anggaran infrastruktur untuk program Masterplan Per­ce­patan Pembangunan dan Perluas­an Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga Juni 2012 baru 27 persen atau Rp 3,02 triliun dari total alo­kasi Rp 11,2 triliun tahun ini.

Staf Ahli Menteri Kementeri­an PU Hediyanto Husaini me­nga­­ta­kan, realisasi tersebut di­gunakan untuk proyek penanga­nan jalan Pan­tura, jalan lintas Sumatera dan Papua. Menurut­nya, letoynya da­ya serapan itu karena banyak pro­yek yang masuk proses lelang. Termasuk  proyek dari tambahan anggaran dari sisa budget 2011 sebesar Rp 1,2 triliun juga belum dilelang.

Meski lamban, namun Hedi­yan­to optimistis daya serapan ang­­garan bakal besar di akhir ta­hun karena umumnya proyek-pro­yek itu sudah siap dibangun pa­ling tidak Agustus men­datang.  

“Serapan memang masih ba­nyak di wilayah Jawa, dan pro­yek multiyears. Untuk tambahan be­lum ada serapan sama sekali,” ujar Hediyanto dalam acara Per­kem­bangan Kawasan Indus­tri dalam Konteks MP3EI dan Met­ropolitan Priority Area (MPA) di Jakarta, Selasa (3/7).

 Ia menjelaskan, anggaran un­tuk proyek infrastruktur MP3­EI ditargetkan mengalami ke­naikan setiap tahunnya, dengan  estima­si sebesar Rp 10-15 triliun per ta­­hun. “Kemungkinan tahun de­pan akan dialo­kasikan Rp 15 triliun,” katanya.

 Prioritasnya, masih 90 persen untuk penanganan jalan, se­men­tara sisanya untuk penyediaan air dan permukiman di wilayah prio­ritas pemerintah. Sedangkan un­tuk pembagian wilayah, untuk pulau Jawa dan Sumatera yang diprioritaskan berupa pengem­bangan kawasan investasi dan di wilayah timur untuk konekti­vitas antar daerah. [Harian Rakyat Merdeka]