Komisaris PTPN V Mengundurkan Diri

“Satu lagi komisaris yang tidak lapor LHKPN (La­por­an Harta Kekayaan Pe­nye­leng­gara Negara), yakni ko­mi­saris PTPN V,” kata Men­te­ri Badan Usa­ha Milik Ne­gara (BUMN) Dah­lan Iskan di Jakarta, kemarin.

Menurut Dahlan, pejabat yang bersangkutan sudah me­nga­jukan surat pengunduran diri. Namun, dia belum mau menyebutkan siapa nama ko­mi­saris yang bersangkutan.

“Saya tidak mau menyebut­kan namanya. Anda cari tahu sen­diri,” ucapnya.

Menurut dia, pengunduran diri pejabat tersebut sudah di­putuskan dalam Rapat Pim­pinan (Rapim). Deputi Men­teri BUMN Bidang Industri Primer diminta mencarikan calon penggantinya.

Namun, kata Dahlan, komi­saris yang tidak menyerahkan LHKPN kemungkinan tidak memiliki kewajiban untuk me­nyampaikan kepada KPK ka­rena tidak memiliki keka­yaan. Atau memiliki kekayaan, na­mun kekayaannya enggan di­beritahukan kepada umum.

“Kita berpikir positif saja. Mungkin komisaris itu benar-benar tidak memiliki kekaya­an sehingga apa yang harus di­sampaikan, atau punya tapi enggan,”  kata Dahlan.

Selain itu, pihaknya juga su­dah resmi memberhentikan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Farid Haryanto. Se­belumnya, Farid sudah me­ngajukan surat pengunduran diri ke Kementerian BUMN.

Farid, kata Dahlan, meru­pakan salah satu komisaris BUMN yang juga tidak mau melaporkan harta keka­ya­annya ke KPK. “Intinya, ka­rena tidak mau laporan jadi ha­­rus diambil sikap yang te­gas,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini ada sekitar 8.234 pejabat yang ber­ada di lingkungan Ke­men­te­rian BUMN dan BUMN yang sudah menyerahkan LHKPN.

Dahlan memang meng­an­cam akan mencopot komisa­ris BUMN yang tidak juga me­la­porkan hartanya ke KPK. Dia pun sudah mengan­tongi nama-nama petinggi BUMN yang nakal tersebut.

Sebelumnya, Farid Har­yan­to mengatakan, alasan dirinya tidak mengisi LHKPN karena sudah berniat untuk mundur. Dia sudah berencana mengun­­durkan diri sebagai komisaris, karena aktivitasnya sebagai staf ahli khusus Wakil Pre­siden Boediono. [Harian Rakyat Merdeka]