Bangun Kilang Terhambat, Ada Yang Untung Dari Impor BBM

Direktur Energi Watch Ma­mit Setiawan mengatakan, pem­ba­ngunan kilang minyak baru di In­donesia mandeg dalam 10 ta­hun terakhir ini. Dia curiga, ada pi­hak-pihak tertentu yang meng­hambat pembangunan kilang agar Indonesia terus mengimpor ba­han bakar minyak (BBM).

“Pihak-pihak yang mengga­gal­kan (jika memang ada), mung­kin ter­masuk yang selama ini diun­tungkan dengan impor minyak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/6).

Menurut Mamit, selama ini pub­­lik memang tidak mengetahui pasti berapa jumlah impor BBM yang dilakukan pemerintah. Ke­menterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pun cenderung ter­tutup soal impor BBM tersebut.

Bahkan tidak diketahui, dari ma­na pemerintah melakukan impor BBM serta berapa dana yang dihabiskan untuk meng­impor BBM.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, peme­rintah harus segera merea­lisa­si­kan pembangunan kilang baru. Sebab, kebutuhan BBM dalam negeri terus meningkat. “Jika swas­ta tidak bisa diharapkan, pe­­merintah bisa memba­ngun­nya sendiri,” katanya.

Untuk anggarannya, pemerin­tah bisa mengambilnya dari hasil peng­hematan BBM yang bisa men­capai Rp 20 triliun. Namun, pe­merintah juga harus tegas, jika ada perusahaan yang sudah me­nerima izin pembangunan kilang tapi belum melakukannya, harus se­gera dicabut izinnya.

Dito mengatakan, pem­ba­ngu­nan kilang itu perlu dibarengi de­ngan kepastian pasokan mi­nyak mentah. Karena itu, Per­ta­mina harus melakukan kerja sa­­ma de­ngan negara-negara peng­hasil minyak.

Menurutnya, kilang yang ada sekarang sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan dalam ne­geri. Kebutuhan BBM dalam ne­geri saat ini sekitar 33 persen di­­pe­nuhi dari impor.

“Penyediaan ki­lang baru sa­ngat penting untuk men­­jaga ke­tahanan energi atau me­ningkat­­kan kehandalan penye­diaan BBM dalam negeri,” tuturnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menga­takan, pemerintah akan mem­ba­ngun sendiri kilang minyak agar dapat memenuhi kebutuhan da­lam negeri. Dia mengatakan, se­lama ini keinginan Indonesia un­tuk memiliki kilang bekerja sama de­ngan investor asing masih sulit direalisasikan meski sejumlah insentif telah diberikan.

Menurut Evita, waktu yang di­butuhkan untuk membangun ki­lang mulai dari studi hingga pem­bangunan sekitar 5-7 tahun. Studi untuk membangun kilang mem­butuhkan 1-2 tahun. Se­dang­kan untuk pembangunan fisiknya diperlukan 3-4 tahun.

Studi pembangunannnya bakal mulai dilakukan tahun depan, anggarannya akan menghabis­kan sekitar Rp 90 triliun. Pem­ba­ngu­nan kilang tersebut juga be­kerja sama dengan Pertamina. Ren­ca­nanya, kilang akan diba­ngun di Sumatera.

Namun, untuk membangun kilang ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yaitu modal dan pasokan crude oil yang berke­sinam­bungan. “Nah uangnya ini yang kita usahakan sendiri. Se­dangkan suplai crude belum, ma­sih kita cari,” jelas Evita.

Sebelumnya, Pertamina men­ca­tat nilai impor BBM akan terus meningkat se­tiap tahunnya jika pembangu­nan kilang baru tidak dilakukan. Vice President Cor­porate Com­munication Pertamina M Harun mengatakan, saat ini kapasitas produksi BBM dari kilang yang dioperasikan perse­roaannya men­capai 40,6 juta kiloliter (KL) per tahun dengan tingkat kon­sumsi 2012 diperki­rakan men­capai 57,1 juta KL.

Pada 2018, kata Harun, per­min­taan BBM nasional dipro­yek­sikan akan mencapai 72,2 juta KL, sehingga diperlukan pe­nam­bahan kilang-kilang baru untuk meng­hindari Indonesia dari keter­gantungan yang tinggi terhadap impor BBM.

“Kami telah menyusun road­map pembangunan kilang baru dan juga revamping terhadap ki­lang-kilang yang sudah ada. Di­harapkan, pada 2018 tingkat pro­duksi BBM dari kilang-kilang Pertamina dan mitra akan me­ning­kat menjadi 66,7 juta KL sehingga impor dapat ditekan,” ujar Harun.

Menurut dia, perseroaan sudah bekerja sama dengan  Kuwait Pet­ro­leum Corporation dan Saudi Aramco Asia Company Limited untuk membangun kilang baru de­ngan masing-masing berka­pa­sitas 300.000 barel per hari. Un­tuk pembangunan kedua kilang tersebut, kini masih dalam proses pembahasan insentif fiskal dan non fiskal bersama pemerintah.

Harun mengatakan, Pertamina sangat berkepentingan untuk me­realisasikan rencana proyek dua kilang. Pembangunan kedua ki­lang itu juga untuk mening­kat­kan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan In­donesia akan impor BBM.

Harun mengatakan, rencana pembangunan itu terkendala la­han. Menurutnya, saat ini sema­kin marak praktek spekulasi la­han. Akibat ulah spekulan, harga tanah di Tuban maupun Balongan menjadi tidak rasional karena ke­naikannya berkali-lipat. [Harian Rakyat Merdeka]