Ekspor Gas Lebih Banyak Ruginya Ketimbang Untung

Hal tersebut disampaikan Ke­pala Badan Pelaksana Kegiatan Usa­ha Hulu Minyak dan Gas Bu­mi (BP Migas) R Priyono saat pe­resmian penyaluran gas perdana La­pangan Terang Sirasun Batur, Ka­ngean Energy Indonesia Ltd, Gresik, Jawa Timur, kemarin.

Menurut dia, gas dari seluruh pro­­duksi lapangan Jawa Timur ti­dak akan diekspor. “100 per­sen pro­­­­duksi gas Jawa Timur saat ini se­­­­penuhnya untuk da­lam negeri, ti­­dak ada yang di­ekspor,” janji Priyono.

Menurut dia, itu mempertegas komitmen BP Migas dan pelaku in­dustri hulu migas untuk mem­prioritaskan pemenuhan gas bagi kebutuhan dalam negeri.

Dengan mulai tersalurnya gas dari Kangen Energy Indonesia se­besar 300 juta kaki kubik feet per hari akan menambah pasokan gas ke industri di Jawa Timur yang sangat haus gas.

“Dari 300 juta kaki kubik feet per hari tersebut, sebesar 130 BBTUD untuk PLN, Petrokimia Gre­sik sebesar 65 BBTUD, Per­tamina gas (Pertagas) sebesar 100 BBTUD, dan Indogas se­besar 20 BBTUD,” katanya.

Priyono berharap, dengan ber­hentinya ekspor gas, tidak ada lagi aksi demonstrasi di Jawa Ti­mur. BP Migas juga tidak ada niatan untuk mengekspor gas Ja­wa Timur. Apalagi, di sana juga ti­dak ada fasilitas untuk me­la­kukan kegiatan itu.

Untuk diketahui, Lapangan Terang Sirasun Batur merupakan bagian dari Blok Kangean yang dikembangkan berdasarkan Plan of Development (POD) revisi yang disetujui BP Migas pada 2005.

Gas dari lapangan ini dipro­duk­sikan melalui 9 sumur yang dikumpulkan dan diproses hingga me­menuhi spesifikasi gas jual di Floating Production Unit (FPU) Joko Tole dan selanjutnya gas jual ini dikirim ke pembeli me­lalui pipa 18 East Java Gas Pipeline (EJGP).

Pengamat energi Kurtubi me­ngatakan, pemerintah harus se­gera menghentikan seluruh eks­por gas ke luar negeri. Pasalnya, ekspor yang dilakukan sekarang tidak memberikan pemasukan untuk negara dan justru merugikan.

“Kerugian itu karena harga jual ekspor sangat rendah dibanding harga jual dalam negeri. Dalam negeri saja bisa mencapai 10 dolar AS per MMBTU (Million Me­tric British Thermal Unit), sementara harga jual gas ke China cuma 3 dolar AS per MMBTU,” kritiknya.

Menurutnya, lebih baik gas ter­sebut untuk memenuhi ke­bu­­tu­han dalam negeri. Terkait  ala­san infrastruktur, Kur­tubi me­ngatakan, itu bisa diba­ngun jika pemerintah serius. Apalagi pe­merintah sudah me­nargetkan pro­gram konversi BBM ke gas. Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan kebutuhan dalam negeri.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Kemen­te­rian ESDM Edy Hermantoro me­ngatakan, alasan pemerintah ma­sih melakukan ekspor gas ka­rena infrastruktur dalam negeri belum siap untuk menyerap gas.

Edy juga menolak jika dibilang pemerintah lebih memperiori­taskan gas untuk ekspor diban­dingkan untuk dalam negeri.

“Kalau pembeli di hilirnya be­lum siap juga jadi permasalahan, tidak bisa gas yang diproduksi didiam­kan saja hanya untuk me­nunggu pembeli,” tegasnya.

Menurut Edy, proyek gas baru bisa dimulai produksinya apabila sudah ada pembeli, ini berbeda dengan minyak. Beberapa sumur pe­ngembangan gas ada di Sula­we­si, Papua dan wilayah timur lain­nya sementara kebutuhan indus­trinya ada di Jawa.  

“Nah, karena terkendala infra­sturktur sehingga gas yang sudah pro­duksi diambil pembeli di luar negeri yang paling. Di sisi lain, ne­gara juga mem­bu­tuhkan pen­dapatan. Karena itu, untuk se­men­tara gas dalam negeri di­ekspor,” katanya.

Sebelumnya, bekas Dirut PT Perusahaan Gas Negera (PGN) Qoyum Tjandranegara menga­takan, Indonesia menga­lami ke­rugian Rp 183 triliun per tahun akibat mengekspor gas bumi dengan harga murah. [Harian Rakyat Merdeka]