Menteri Nuh Obral Janji Uang Kuliah Tak Naik

Anggota Komisi X DPR Rully Khairul Azwar menga­ta­kan, pemerintah seharusnya me­matok biaya pendidikan da­lam batasan tertentu sehingga ada keleluasaan bagi masyarakat un­­­tuk memperoleh pendidikan.

Selain itu, katanya, diperlu­kan anggaran riset senilai 2,5 persen dari anggaran fungsi pen­di­dikan. Namun, usulan ang­garan itu di­tolak pemerintah.

“Kami meng­usulkan anggaran riset sebesar 30 persen dari biaya operasional perguruan tinggi,” kata politisi Partai Golkar ini.

Apalagi, kata Rully, kebijakan soal insentif dan disinsentif yang digulirkan pemerintah tidak bi­sa serta merta dilakukan begitu sa­ja. Itu tergantung pada sebe­ra­pa be­sar anggaran pendidik­an yang masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, saat ini ke­ba­nyakan ang­­garan pendidikan masuk dalam alokasi gaji guru.

Keterjangkauan biaya kuliah menjadi penting, terutama untuk menjamin mahasiswa yang mam­pu secara akademik tidak ter­ken­dala melanjutkan ke pen­di­di­kan tinggi akibat masalah biaya.

“Biaya kuliah yang mahal atau murah tergantung dari program studi, indeks kemahalan wilayah dan besar kecilnya perguruan tinggi,” jelas Rully.

DPR juga meminta agar pu­ngu­tan dana dari mahasiswa ti­dak besar, yang awalnya di­pa­tok se­pertiga dari biaya ope­rasional, akan diajukan sekitar 20 persen.

Menurut dia, pilihan tata ke­lola otonom, semiotonom dan otonom terbatas, merupakan pi­lihan un­tuk setiap perguruan tinggi yang seharusnya menda­pat persetujuan pemerintah.

Pengamat pendidikan Univer­sitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid Hasan me­nam­bah­kan, adanya kenaikan sumbang­an pembinaan pendi­dikan (SPP) pada tahun ajaran baru nanti sa­ngat sulit dielak­kan. Keinginan Kementerian Pen­di­dikan dan Ke­budayaan (Ke­men­dikbud) yang men­do­rong PTN agar memperoleh dana in­sentif dari kerja sama riset juga sulit di­lakukan.

“Tak semua program studi mendapat tawaran riset dari pi­hak lain. Program studi seperti bio­logi, kimia, fisika, sosiologi, ba­hasa Indonesia sangat sulit men­dapat dana riset dari luar,” ucap­nya lagi.

Mendikbud Mu­ham­mad Nuh menjamin besaran SPP di per­guruan tinggi mulai tahun ajaran 2012/2013 ini tidak akan naik.

“Saya bisa jamin kalau SPP di perguruan tinggi tidak akan naik mulai tahun ajaran baru ini. Bah­kan, kalau dulu pernah ada biaya kuliah sampai Rp 200 juta, se­karang tidak ada lagi,” janjinya.

Nuh mengatakan, Ke­mendik­bud beserta jajaran rektor PTN telah sepakat untuk me­netapkan plafon pembiayaan kuliah secara wajar dan tidak memberatkan.

Terkait implikasi dengan pen­dapatan PTN, Nuh  bilang, pen­dapatan PTN tidak akan turun. Sebab, selain menarik biaya yang murah dari maha­siswa, PTN ma­sih mendapat subsidi dari pe­merintah.

Apalagi, lanjut Nuh, peme­rintah telah memiliki program Bantuan Ope­rasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk mem­bantu pen­danaan PTN, se­hingga tidak lagi menarik dan membebankan biaya yang ma­hal kepada mahasiswa.

“Lewat BOPTN ini, PTN tidak boleh lagi membebankan biaya kuliah yang mahal. Karena itu, SPP yang mahal, kemudian ju­rusan-jurusan tertentu sampai ditarik Rp 200 juta, mulai tahun ajaran baru ini tidak ada lagi,” tegas Mendikbud.

Pengelolaan BOPTN, ujarnya, dilakukan secara fleksibel oleh PTN dan Kemendikbud sebesar 2,5 persen dari anggaran fungsi pendidikan ini bisa dimanfaatkan untuk  pembelian alat tulis kan­tor dan bahan praktikum. [Harian Rakyat Merdeka]