“Kegiatan pungli setahun bisa menÂcapai Rp 25 triliun. Angka itu dihimpun pada 2010 berdasarkan jumÂlah kendaraan logistik,†ujar SekÂjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, untuk 2011 angka itu tentu lebih besar lagi seiring dengan pertambahan jumÂlah kenÂdaraan logistik.
Harry mengatakan, kegiatan pungli masih terjadi di seluruh InÂdonesia baik secara terang-teraÂngan maupun sembunyi-semÂbuÂnyi oleh oknum instansi. SeÂmenÂtara dana dari pungli itu tidak diketahui digunakan unÂtuk apa.
Saat ini, biaya logistik menÂcapai 20 persen dari biaya proÂduksi barang. Padahal, kalau angka tersebut bisa ditekan lagi akan mendukung daya saing produk dalam negeri.
Karena itu, dia meminta peÂmeÂrintah mengurangi beban biÂaya logistik barang dengan memÂÂÂÂbeÂrantas pungli. “Cara mudah meÂningkatkan pertumÂbuhan ekoÂÂnoÂmi Indonesia adaÂlah peÂnguÂÂraÂngan ekonomi cost tingÂgi,†jelasnya.
Harry berpendapat, seharusÂnya pemerintah memasukkan pungli sebagai sebuah kegiatan korupsi karena dampaknya yang begitu besar bagi perekonomian IndoneÂsia. Pemerintah bisa menÂcontoh Singapura yang tidak meÂngenal pungli.
Menteri Perindustrian (MenÂperin) MS Hidayat mengatakan, problem logistik saat ini adalah masalah antrean, penumpukan barang dan pungli.
“Sekarang antrean di pelaÂbuÂhan malah semakin panjang, buÂkannya berkurang,†keluh HiÂdayat kepada Rakyat Merdeka.
Menurutnya, transportasi meÂruÂpakan komponen paling tinggi di industri karena bisa mencapai 16 persen. Padahal, negara-neÂgaÂra tetangga di ASEAN biaya loÂgisÂtiknya hanya 9 persen.
Sebab itu, pihaknya melalui linÂtas kementerian terus berupaya menuÂrunÂkan biaya logistik, salah satunya mengatasi pungli. PihakÂnya menarÂgetkan biaya logistik bisa berada di bawah 10 persen pada 2015. “Hal itu terkait peneÂrapan ASEAN ConÂnectivity pada 2015,†ujar Hidayat.
Menteri asal Partai Golkar ini mengatakan, jika masalah logisÂtik ini tidak dibenahi, industri tiÂdak akan bisa bersaing dengan produk dari negara tetangga. Apalagi semua perusahaan teÂtangÂga bisa beroperasi di dalam negeri. Sekarang, apakah peruÂsahaan dalam negeri sudah siap.
Dia mengingatkan agar perÂjanjian perdagangan dengan neÂgara lain jangan sampai memÂbuat inÂdustri di dalam negeri kalah berÂsaÂing. Karena itu, dia meminta peÂmeÂrintah dan indusÂtri dalam negeri memÂpersiapÂkannya deÂngan matang.
“Jangan sampai terjadi seperti perjanjian perdagangan bebas dengan China (ACFTA/ASEAN China Free Trade Agreement). Kita baru sibuk pas perjanjian suÂdah diberlakukan,†warning-nya.
Dirjen Industri Kecil dan MeÂnengah (IKM) Kementerian PerÂindustrian (Kemenperin) Euis Saedah mengatakan, tingginya biaya logistik tentu berdampak langsung kepada IKM, meski tidak semuanya kena dampak.
“IKM yang produknya diambil oleh industri besar tentu tidak terkena dampaknya. Yang terÂkena mereka yang memasarkan sendiri usahanya,†kata Euis.
Terkait banyaknya pungli, Euis meÂngatakan, itu kerap terÂjadi terÂhaÂdap perusahaan-peruÂsahaan besar.
Sebelumnya, ratusan sopir meÂngamuk setelah melihat adaÂnya ketidakadilan dalam aturan peÂnyeberangan pada Minggu (27/5) malam. Para sopir yang menoÂlak memberikan pungli tidak dibeÂrikan jalur menyeÂberang meski sudah mengantre.
PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) CÂaÂbang Merak berjanji akan meÂninÂdak tegas petugas yang mengkoÂmerÂsialkan jalur tersebut. [Harian Rakyat Merdeka]
< SEBELUMNYA
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: