Gile, Biaya Pungli Setiap Tahun Capai Rp 25 Triliun

Supaya Industri Bisa Bersaing, Menperin Janji Benahi Masalah Logistik

Minggu, 03 Juni 2012, 08:00 WIB
Gile, Biaya Pungli Setiap Tahun Capai Rp 25 Triliun
ilustrasi/ist
RMOL.Biaya pungutan liar (pungli) setiap tahunnya bisa mencapai Rp 25 triliun. Pemerintah diminta mengatasi itu untuk menekan biaya produksi.

“Kegiatan pungli setahun bisa men­capai Rp 25 triliun. Angka itu dihimpun pada 2010 berdasarkan jum­lah kendaraan logistik,” ujar Sek­jen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, untuk 2011 angka itu tentu lebih besar lagi seiring dengan pertambahan jum­lah ken­daraan logistik.

Harry mengatakan, kegiatan pungli masih terjadi di seluruh In­donesia baik secara terang-tera­ngan maupun sembunyi-sem­bu­nyi oleh oknum instansi. Se­men­tara dana dari pungli itu tidak diketahui digunakan un­tuk apa.

Saat ini, biaya logistik men­capai 20 persen dari biaya pro­duksi barang. Padahal, kalau angka tersebut bisa ditekan lagi akan mendukung daya saing produk dalam negeri.

Karena itu, dia meminta pe­me­rintah mengurangi beban bi­aya logistik barang dengan mem­­­­be­rantas pungli. “Cara mudah me­ningkatkan pertum­buhan eko­­no­mi Indonesia ada­lah pe­ngu­­ra­ngan ekonomi cost ting­gi,” jelasnya.

Harry berpendapat, seharus­nya pemerintah memasukkan pungli sebagai sebuah kegiatan korupsi karena dampaknya yang begitu besar bagi perekonomian Indone­sia. Pemerintah bisa men­contoh Singapura yang tidak me­ngenal pungli.

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, problem logistik saat ini adalah masalah antrean, penumpukan barang dan pungli.

“Sekarang antrean di pela­bu­han malah semakin panjang, bu­kannya berkurang,” keluh Hi­dayat kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, transportasi me­ru­pakan komponen paling tinggi di industri karena bisa mencapai 16 persen. Padahal, negara-ne­ga­ra tetangga di ASEAN biaya lo­gis­tiknya hanya 9 persen.

Sebab itu, pihaknya melalui lin­tas kementerian terus berupaya menu­run­kan biaya logistik, salah satunya mengatasi pungli. Pihak­nya menar­getkan biaya logistik bisa berada di bawah 10 persen pada 2015. “Hal itu terkait pene­rapan ASEAN Con­nectivity pada 2015,” ujar Hidayat.

Menteri asal Partai Golkar ini mengatakan, jika masalah logis­tik ini tidak dibenahi, industri ti­dak akan bisa bersaing dengan produk dari negara tetangga. Apalagi semua perusahaan te­tang­ga bisa beroperasi di dalam negeri. Sekarang, apakah peru­sahaan dalam negeri sudah siap.

Dia mengingatkan agar per­janjian perdagangan dengan ne­gara lain jangan sampai mem­buat in­dustri di dalam negeri kalah ber­sa­ing. Karena itu, dia meminta pe­me­rintah dan indus­tri dalam negeri mem­persiap­kannya de­ngan matang.

“Jangan sampai terjadi seperti perjanjian perdagangan bebas dengan China (ACFTA/ASEAN China Free Trade Agreement). Kita baru sibuk pas perjanjian su­dah diberlakukan,” warning-nya.

Dirjen Industri Kecil dan Me­nengah (IKM) Kementerian Per­industrian (Kemenperin) Euis Saedah mengatakan, tingginya biaya logistik tentu berdampak langsung kepada IKM, meski tidak semuanya kena dampak.

“IKM yang produknya diambil oleh industri besar tentu tidak terkena dampaknya. Yang ter­kena mereka yang memasarkan sendiri usahanya,” kata Euis.

Terkait banyaknya pungli, Euis me­ngatakan, itu kerap ter­jadi ter­ha­dap perusahaan-peru­sahaan besar.

Sebelumnya, ratusan sopir me­ngamuk setelah melihat ada­nya ketidakadilan dalam aturan pe­nyeberangan pada Minggu (27/5) malam. Para sopir yang meno­lak memberikan pungli tidak dibe­rikan jalur menye­berang meski sudah mengantre.

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) C­a­bang Merak berjanji akan me­nin­dak tegas petugas yang mengko­mer­sialkan jalur tersebut. [Harian Rakyat Merdeka]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US