Penyaluran Dana FLPP Nggak Jelas

Selain itu, Djan juga diminta me­ngurangi pelesiran ke daerah-daerah yang hanya sekedar teken Memo­randum of Understanding (MOU) sana-sini tanpa ada rea­lisasi yang jelas.

“Kami sudah mempertanyakan berkali-kali masalah bunga dana sub­sidi FLPP di 2011 ke peme­rin­tah, tetapi hingga kini belum ada la­­poran penyaluran bunga tersebut.  Anggaran subsidi rumah rawan penyimpangan,” kata Anggota Ko­misi V DPR bidang Perumahan Riswan Tony di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, anggaran subsidi rumah yang berasal dari Ang­garan Pendapatan dan Belanja Ne­gara (APBN) diperuntukkan bagi Mas­yarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bunga dari dana penyertaan pe­me­rintah untuk FLPP dipatok se­besar 0,5 persen dan digunakan un­tuk keperluan administrasi Badan La­yanan Umum (BLU) Pusat Pem­­bia­yaan Perumahan Kemenpera.

Namun, Kemenpera justru me­nem­patkan dana bunga tersebut da­lam bentuk deposito di bank yang bukan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Dengan asumsi bunga deposito 6 persen, terdapat sejumlah dana bunga yang tidak jelas peruntukannya.

“Kalau itu benar terjadi, itu pe­langgaran karena dana APBN ti­dak boleh dibungakan. Kalau di deposito siapa yang mengguna­kan bunga tersebut? Ini patut di­per­tanyakan,” cetus Riswan.

Riswan menyatakan, dana bunga FLPP sebesar 0,5 persen itu seha­rusnya ditempatkan dalam re­ke­ning bank penyalur FLPP. Dana itu bisa dimanfaatkan oleh pihak bank sebagai sumber dana untuk kredit komersial. Sebagai imbal balik pemanfaatan dana bunga FLPP oleh perbankan untuk kre­dit ko­mersial, pemerintah bisa me­minta pihak bank untuk mene­kan suku bunga FLPP lebih rendah.

“Dengan porsi dana penyer­taan pe­merintah dan perbankan 50:50 per­sen, suku bunga FLPP dapat menjadi 3,5-4 persen ka­rena suku bunga FLPP yang di­patok 7,25 selama 15 tahun di­nilai masih tinggi,” ujarnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, tidak ada alasan bagi pe­merintah untuk mendepositokan dana FLPP yang bersumber dari APBN, ka­rena tujuan utama ske­ma FLPP adalah menurunkan suku bunga kredit rumah subsidi.

“Transparansi dana yang di­pakai oleh BLU harus jelas alo­ka­­sinya. Tahun ini diharapkan tidak terulang lagi bunga dana APBN diendapkan dalam depo­sito bank,” warning Riswan.

Soal pelesiran MOU Men­pera ke dae­rah, Riswan menga­ta­kan, se­baiknya distop karena dinilai ti­dak ada gunanya dan memboros­kan uang negara. Djan sebaiknya fo­kus pada program ru­mah murah agar bisa direa­li­sasikan dengan cepat dan meng­genjot penyerap­an dana FLPP buat masyarakat kecil.

“Kalau sekedar pelesiran teken MOU sana-sini tanpa ada yang bisa direalisasikan, buat apa? Itu pem­borosan uang negara. Ini ha­rus jadi catatan penting buat Djan di ka­binet,” tegasnya.  

Berdasarkan data Bank Indo­nesia (BI) realisasi penyaluran FLPP pada kuartal I/2012 sebanyak 4.959 unit atau hanya 0,82 persen dari target Kemenpera sepanjang tahun ini sebanyak 600.000 unit.

Realisasi penyaluran KPR ber­subsidi di DKI Jakarta 57 unit.  Realisasi KPR bersub­sidi terba­nyak di Jawa Barat se­banyak 1.183 unit, diikuti Kali­mantan Selatan 843 unit, Jawa Tengah 546 unit, Jawa Timur 507 unit dan Kepulauan Riau 265 unit.

Penyaluran FLPP terendah ter­jadi di Papua hanya 1 unit, Nusa Tenggara Timur hanya 2 unit, lalu Bali, Bandung, Bangka Be­litung dan Nusa Tenggara Barat 3 unit, Sulawesi Utara 5 unit dan Sula­wesi Tengah 6 unit.

Kepala BLU Kemenpera Dyah Tjahjani Saraswati tidak menye­butkan berapa realisasi FLPP ka­rena masih dalam perhitungan. “Kami belum bisa menyebut­kan berapa angkanya karena ma­sih ada kendala terbatasnya pa­sokan yang disediakan pengem­bang di Jabo­de­tabek,” kilah Sa­rasw­ati.

Ketua Lembaga Pengkajian Pe­ngem­bangan Perumahan dan Per­kotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto sebelumnya mengatakan, seha­rus­nya penyerapan FLPP sudah mi­ni­mal 25 persen dari yang ditargetkan.

“Saya rasa sulit untuk menge­jar target hingga akhir tahun,” kata Zulfi. [Harian Rakyat Merdeka]