Payah Nih, Proyek Rumah Murah Terancam Mandek

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tampaknya masih bingung karena masalah penyediaan lahan belum bisa di­selesaikan. Padahal, keter­se­dia­an lahan menjadi faktor utama agar proyek pembangunan ru­mah mu­rah bisa berjalan.

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Muhidin Mo­hamad Said meminta, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pre­siden (Perpres) mengenai pe­nyediaan lahan sebagai aturan tek­nis pelaksanaan Undang-Un­dang (UU) Pengadaan Lahan.

”Perpres tersebut sangat dibu­tuhkan supaya Undang-undang nya bisa segera diimple­men­ta­si­kan,” ucap Muhidin saat dihu­bu­ngi Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, proyek ru­mah murah yang ditargetkan se­banyak 600 ribu unit belum ada satu pun yang terealisasi.

Muhidin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempercepat dan seka­ligus mengkoordinasikan pelak­sanaannya. Menurut dia, Per­pres tersebut sangat diperlukan guna men­dukung sejumlah pro­yek in­frastruktur.

Untuk kota-kota besar seperti Ja­karta,  pengadaan la­han buat ru­mah murah sangat sulit. Apa­lagi, kata Muhidin, UU Penga­daan Lahan sebelumnya tak me­ngatur se­cara spesifik hak swasta dalam hal pengadaan lahan.

“Kalau swasta ini tidak turut diatur, apa bedanya dengan se­karang. Kita menginginkan agar pihak swasta bisa diatur,” tu­turnya.

Menurutnya, ada yang bilang bahwa pro­perti komersial se­wak­­tu-waktu bisa terkena dam­pak aturan teknis dari aturan Pe­nga­daan Lahan ini.

“Anggapan tersebut sama se­kali tidak benar. Mengapa? Pe­ngembang sudah punya pasar sendiri. Begitu pula wilayah yang mau dibangun pasti sudah punya kriteria, tidak bisa sembarangan lahan,” kata Muhidin.

Ia mengatakan, kepen­ti­ngan Masyarakat Berpenghasilan Ren­dah (MBR) lebih diper­hati­kan dalam Perpres tersebut. Apalagi, kemudahan rakyat da­lam mem­peroleh rumah, baik dari segi sarana dan prasarana mau­pun ketersedian lahan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi proyek rumah murah jadi tantangan berat buat Men­pera Djan Faridz hingga 2014.

“Tidak mudah menjalankan proyek ini. Apalagi Kemenpera tidak memiliki badan atau instru­men di daerah, guna memba­ngun ko­ordinasi dalam pelak­sanaan pro­yek rumah murah,” kata Mulyadi.  

Proyek rumah murah, menurut dia, sangat baik dan harus di­du­kung. Tetapi kalau peren­canaan dan infrastrukturnya tidak me­madai, proyek tersebut sangat sulit dapat diimple­men­tasikan.

“Saya kira Menpera harus ker­ja keras, terutama masalah lahan, perizinan dan lainnya sehingga proyek rumah murah bisa direa­lisasikan sebelum 2014 nanti,” cetus Mulyadi.

 Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW) Ali Trang­handa menilai, Perpres Penga­daan Lahan tetap saja bersing­gungan dengan sektor pro­perti komersial, meskipun peraturan tersebut menyasar pada aspek kepentingan umum.

“Bagi sektor properti, soal ke­siapan pemerintah daerah da­lam menyiapkan tata ruang mesti konsisten,” ucap Ali.

Dikatakan, tata ruang di ber­bagai daerah masih berantakan, sehingga ada peluang sebuah ka­wasan properti komersial bisa jadi korban peng­gu­suran pem­ba­ngunan infra­struktur umum, seperti jalan, kereta api, pela­bu­h­an dan lain-lainnya.

“Bisa saja kan kemung­kinan­nya seperti itu. Tata ruang Ja­karta relatif bagus. Kalau di luar Ja­karta belum jelas, bisa seperti itu. Pasti, ada saja permasalahan di lapangan,” jelasnya.

Kalau sudah seperti itu, me­nurut Ali, lagi-lagi konsumen yang membeli rumah menjadi pihak yang dirugikan, meskipun pada akhirnya pemerintah mem­­berikan ganti rugi.

Ali mengatakan, wi­layah Bo­gor, Tangerang dan Bekasi masih rawan penggusuran terkait peru­bahan tata ruang. Konsumen dan pengembang harus jeli, mes­kipun masalah ini sangat tergan­tung pada kepastian tata ruang yang dibuat Pemda.

Misalnya, seorang konsumen yang membeli rumah dari pe­ngembang sudah mengantongi izin dari Badan Perencanaan Pem­bangunan Da­erah (Bappe­da), tetapi ketika ha­rus mengikuti atur­an tata ruang di daearah itu, Pemda bisa tidak tegas. [Harian Rakyat Merdeka]