RUU Pangan Bakal Stop Kebiasaan Impor Beras

RMOL. Komisi IV DPR akan menghentikan kebiasan pemerintah mengimpor beras dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

Berdasakan data Badan Pu­sat Statistik (BPS), selama tri­wulan I-2012 beras impor yang ma­suk mencapai 770,3 ribu ton senilai 420,7 juta dolar AS atau Rp 3,8 triliun. Padahal, suplai be­ras dari dalam negeri sudah cu­kup berlimpah dari panen raya Maret lalu.

Untuk Januari, beras impor yang masuk ke tanah air se­banyak 355,9 ribu ton seni­lai 205,1 juta dolar AS. Se­men­tara pada Feb­ruari 297,4 ribu ton beras impor senilai 154,3 juta dolar AS masuk ke Indo­nesia. Sedangkan Maret, jumlah beras impor yang masuk 117 ribu ton dengan nilai 61,2 juta dolar AS.

“Pemerintah kan bilang tidak mau impor beras tahun ini, tapi ki­ta tidak tahun nantinya. Ma­ka­nya kebiasaan impor pe­me­rintah akan kita batasi oleh Un­dang-Undang,” kata Wakil Ketua Ko­misi IV DPR Viva Yoga Mau­ladi kepada Rakyat Merdeka, Jumat.

Tapi, kata Viva, soal impor itu akan diatur dalam pasal yang ber­beda dengan impor pangan untuk ben­cana alam. Pasalnya, jika ter­jadi bencana alam peme­rintah ma­­sih diberikan kewe­nangan un­tuk impor.

Dalam RUU Pangan itu juga me­nyebutkan impor pangan ha­nya bisa dilakukan untuk pa­ngan yang tidak diproduksi di dalam ne­geri. Sedangkan untuk bahan pa­ngan yang sudah di­produksi di da­lam negeri, tidak boleh dibuka kran impor.

Kendati begitu, impor beras bisa dilakukan pemerintah jika pro­duksi dan cadangan me­nga­lami penurunan.

Ditanya berapa persen am­bang batas penurunan produksi yang mem­perbolehkan peme­rintah un­tuk melakukan impor, Viva me­ngatakan, angka untuk itu tidak diatur.

“Intinya, impor jangan mem­buat harga pangan turun dan me­nyengsarakan petani,” jelasnya.

Sekjen Dewan Tani Angga­wira pesimis pemerintah dan Bu­log akan menghentikan kebia­sa­an­nya mengimpor beras. Me­nurut dia, Ke­menterian Per­ta­nian (Kemen­tan) selama ini te­rus kampanye­kan target surlus be­ras 10 juta ton pada 2014. Ta­pi, hingga kini un­tuk memenuhi ke­butuhan beras untuk rakyat mis­kin (raskin), pe­merintah ma­sih harus melakukan impor.

Upaya Kementan un­tuk meme­nuhi surplus beras de­ngan me­naikkan anggaran juga be­lum ter­lihat hasilnya. Bahkan, da­lam dua tahun terkahir ke­men­terian yang dipimpin Suswono itu meli­patkan anggarannya dari Rp 8,03 triliun pada 2010 menjadi Rp 17,8 trili­un, tapi tetap tidak bisa meng­hen­tikan kebiasan im­pornya. “Ta­hun lalu saja impor berasnya men­capai 1,8 juta ton,” tandas Wira.

Ketua Himpunan Pengusaha Mu­da Indonesia (Hipmi) Bidang Agri­bisnis Desi Arianti menga­ta­kan, saat ini ada 16 komoditas pangan dalam daftar impor pe­merintah dan nilainya saat ini mencapai Rp 100 triliun.

Menurutnya, target Kementan surplus beras 10 juta ton pada 2014 juga terkendala oleh kon­versi lahan pertanian dan ter­sen­datnya pengadaan benih yang dulu sifatnya masih public ser­vice obligation (PSO) tapi se­ka­rang di­tenderkan. “Salah satu ca­ra untuk men­ca­pai target surplus tersebut adalah dengan menu­runkan kon­sumsi,” tandasnya.

Direktur Budidaya Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kemen­tan Rahman Pinem mengatakan, kendala kementeriannya adalah masih minimnya anggaran.

Menurut Rahman, anggaran pertanian itu kalah jauh dengan ang­garan pendidikan yang dite­tapkan 20 persen dari APBN. Jika ingin pertanian dalam ne­geri le­bih baik lagi, anggarannya harus ditingkatkan minimal 10 persen dari APBN.

Dia mengatakan, pada 2011 Indonesia sudah mengalami sur­plus beras 3,4 juta ton. Namun sur­plus tersebut tidak kelihatan karena yang mengkomsumsi beras di In­donesia mencapai 240 juta orang.

Sementara untuk mencapai sur­plus 10 juta ton tahun 2014, yang perlu diperhatikan antara lain konversi lahan yang berubah. Saat ini luas tanam di Indonesia mencapai 13,25 juta hektar di seluruh Indonesia.

Selain itu, yang perlu diper­ha­tikan lagi adalah kondisi irigasi dan iklim yang tidak menentu. Untuk irigasi, sekitar 52 persen di seluruh Indonesia rusak dan saat ini hanya 48 persen yang bisa di­gunakan untuk mengairi persa­wahan di seluruh Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]