Duh, Sistem Outsourcing Gantung Nasib Pekerja

Ketua Federasi Serikat Pe­kerja Metal Indonesia (FSPMI) Obon Tabroni menyatakan, dam­pak outsourcing sangat merugi­kan buat pekerja. Karena adanya per­bedaan dengan pekerja yang sta­tusnya tetap.

“Kerjanya tidak ada kepastian, tanpa ada pesa­ngon, perlindu­ngan dari sisi waktu, hak-hak pekerja yang ti­dak di­penuhi dan hak normatif, cetusnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Obon menuturkan, outsourcing tak memberikan jaminan masa depan yang jelas bagi pekerja. Bah­kan, hampir tak ada peng­har­gaan apapun jika seorang bu­ruh outsourcing menga­lami pe­mu­tu­san hubu­ngan kerja (PHK). Ka­rena itu, kalangan buruh ter­ma­suk pe­kerja formal menuntut agar sistem outsourcing diha­pus total.

Namun, jika sistem outsourcing dihapuskan, tidak serta mer­ta buruh bisa men­jadi karyawan tetap di sebuah perusahaan. “Te­tap harus melalui prosedur yang benar. Dia harus melewati masa training, lalu kon­trak enam bulan sebelum diang­kat menjadi kar­yawan,” jelasnya.

Kendati Makamah Konstitusi (MK) telah melarang tenaga kerja outsourcing pada Januari lalu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem itu masih tetap dipakai oleh banyak perusahaan hingga saat ini. Padahal, putusan MK tersebut jelas mengatakan, pekerjaan yang bersifat tetap, tidak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme outsourcing.

Pekan lalu, Menko Kesra Agung Laksono menegaskan, poli­tik upah murah yang masih diterap­kan pengusaha merupakan ben­tuk eksploitasi sumber daya ma­nusia. Politisi Golkar ini menilai, sistem pengupahan murah tidak layak diterapkan di Indonesia.

“Se­mua pihak tidak sepakat de­ngan poli­tik yang meng­eks­ploi­tasi para pekerja dan hal itu harus segera dihentikan,” cetus Agung.

Sayangnya, desakan agar sis­tem outsourcing ini dihapus tam­paknya jauh panggang dari api. Kemenakertrans terkesan tetap akan membiarkan sistem yang pa­ling ditakuti para kar­yawan atau buruh.

Staf Khusus Kementerian Te­naga Kerja dan Transmigrasi (Ke­menakertrans) Dita Indah Sari mengatakan, pemerintah ha­nya berprinsip akan mengetat­kan outsourcing. Hal ini di­wu­jud­kan dengan mengawal pe­lak­sa­naannya agar perusahaan pema­kai outsourcing tidak se­mena-mena kepada pekerja­nya.

“Jadi ada dua cara untuk me­ng­atasinya. Pertama dengan mem­­perbaiki regulasi. Kedua, per­baiki penga­wasan,” ucapnya saat dikontak Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Bekas pembela hak-hak buruh ini menekankan, Kemenakertrans sudah punya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No­mor 220 dan 101. Namun, De­sem­ber tahun lalu, muncul putu­san MK yang inti­nya mau mengatur agar pekerja outsourcing bisa be­kerja terus walau­pun perusahaan outsourcing-nya berganti.

“Nah karena ada putusan MK itu, kami harus merevisi Perme­naker itu. Saat ini prosesnya se­dang berjalan, mu­dah-mudahan dalam dua bulan ke depan sudah kelar. Kalau regu­lasinya sudah ketat, berarti peng­a­wasan akan lebih mudah,” je­lasnya.

Dia mengemukakan, regulasi sistem ini ada di Undang-Undang (UU) No.13 tahun 2003 masih tidak jelas. Dalam UU itu, tidak ada sanksi pidana, tidak ada jenis pe­kerjaan yang bisa menggu­nakan outsourcing.

Dalam UU tersebut membeda­kan ada dua hal, yaitu pekerja tetap mendapat­kan pesa­ngon, se­dangkan pekerja outsour­cing tidak dapat. Kedua, pekerja tetap memperoleh tunja­ngan, se­men­tara outsourcing ti­dak dapat.

“Bedanya cuma itu saja, yang lain­nya sama. Dalam artian upah tidak boleh lebih kecil harus sa­ma. Problemnya, pelangga­ran itu sudah masuk ranah pidana. Ini wilayah pengawasan yang lemah. Pemerintah harus akui kalau pe­ngawasan masih kurang ketat,” ujar Dita.

Selain itu, bekas aktivis ini menilai, hukuman  pe­mer­intah ter­ha­dap perusahaan yang me­langgar dirasa masih sangat kurang. Ha­rusnya pelaku diberi­kan hukuman pidana dan badan, serta hukum perdata be­rupa pe­nutupan perusa­haan yang ter­sangkut dengan per­ma­salahan.

Namun, Dita menegas­kan, sistem outsourcing tetap ada di Indo­ne­sia. “Out­sourcing ti­dak di­hapus, tapi akan lebih di­per­ketat lagi ke­be­rada­annya dan di­batasi ruang gerakn­ya,” katanya.

Menurut Ketua Umum Aso­sia­si Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, pe­merintah perlu meng­ubah UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja untuk menghapus outsourcing. [Harian Rakyat Merdeka]