Sebelum Dihapus, Bereskan Dulu Illegal Fee di Korporasi

“Praktik outsourcing je­las tidak manu­siawi dan mele­mah­kan kebera­daan buruh atau pekerja. Selain ti­dak menjamin masa de­pan sekali­gus mengabai­kan hak-hak dasar untuk hidup layak,” kata Ketua Dewan Di­rek­si SMC Syahganda Nainggolan di Ja­karta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah perlu segera menindaklanjuti putusan MK tentang penghapusanoutsourcing melalui Perpres. Seke­dar informsi, kebijakan outsourcing ditetapkan saat Presiden Megawati berkuasa.

Ekonom Indef Ah­mad Erani Yustika meminta se­mua pihak memahami akar per­soalan dalam outsourcing dalam kon­teks efi­siensi perusahaan. Me­­nurutnya, hal ini merupakan respons dari Undang-Undang Ke­te­­nagakerjaan yang dianggap tidak memihak perusahaan.

“Saya setu­ju dengan pembatas­an outsourcing, tapi pemerintah perlu meng­urangi beban-beban yang selama ini ditanggung oleh peru­sa­haan,” ujarnya saat kepada Rakyat Merdeka, Jumat (3/4) .

Be­be­rapa hal yang harus diper­baiki pemerintah. Pertama, peng­ura­ngan illegal fee kepada kor­porasi. Kedua, biaya logistik yang besar dan perizinan yang efisien. “Jika langkah-langkah itu berha­sil, maka pembatasan outsourcing menjadi masuk akal,” cetusnya.

Ekonom UGM Anggito Abi­ma­nyu menyatakan, outsourcing bisa di­manfaatkan oleh peru­sahaan un­tuk menghe­mat waktu dan biaya. Pengusaha bisa me­ngurangi ong­kos produksi untuk keperluan lainnya.

“Tapi hal ini kan tidak disukai oleh tenaga kerja dan buruh ka­rena dianggap merugikan dan tidak berpihak ke­pada mereka. Karena outsourcing tidak tetap dan tidak memiliki kepastian pe­kerjaan, “ katanya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (3/4).