Wah, Laporan Kebocoran Ujian Nasional Makin Sulit Ditelusuri

Menyusul laporan ICW soal ujian nasional (UN) ini, Kemen­terian Pen­di­d­i­kan dan Kebu­da­yaan (Ke­men­dik­bud) masih ter­kesan enggan me­nang­ga­pi­nya. Ala­sannya, lapo­ran­nya ma­sih bu­tuh waktu pe­n­da­laman.

“Kami tidak bisa memastikan de­ngan cepat. Semua harus berta­hap. Laporan ini kami terima dari Puspendik dan akan diputuskan lewat sidang pleno BSNP,” ucap anggota Badan Standarisasi Na­sional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria di Gedung Ke­men­dikbud, Jakarta, Jumat (27/4).

Dia mengakui, proses pen­da­laman laporan kecurangan UN ini butuh waktu panjang. Hal ini se­kaligus juga  untuk mengetahui apakah pola jawaban siswa  se­suai dengan pola UN di tempat tersebut.   

Akibatnya, ICW pun menu­ding Kemendikbud tak serius me­nanggapi laporan kecurangan pelaksanaan UN tingkat SMP. “Jika kementerian serius sedikit saja, pasti dapat bukti terjadinya kecurangan,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Pub­lik ICW Febri Hendri.

Dia menuding, posko yang dibentuk pemerintah untuk me­nam­pung laporan masyarakat terkait kecurangan pelaksanaan UN tidak dimanfaatkan secara opti­mal. “Posko bukan meng­ung­kap ke­curangan, tapi menu­tupi,” cetus.

Sementara itu, pengamat pen­didikan Darmaningtyas mengata­kan, pelaksanaan UN belum da­pat menjawab berbagai persoalan terkait peningkatan mutu pen­di­dikan nasional karena fokus pada unsur pengamanan berlebihan.

“Pengawasan terlalu ketat da­lam pelaksanaan UN ini tanpa di­sadari telah menanamkan bibit ke­tidakpercayaan terhadap guru dan murid,” ungkap Darma­ning­tyas kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pelaksanaan UN ini merupakan bentuk kebijakan bohong yang dilakukan negara ter­hadap dunia pendidikan. Ala­sannya, pelaksanaan UN telah mengabaikan hasil ujian sekolah. 

“Meski ujian di sekolah itu ber­peran dalam memberi kontribusi kelulusan, tetap saja hasil akhir UN yang ke­mudian menjadi pe­nentu kelulu­san,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR Rai­han Iskandar mengatakan, pelak­sa­­naan UN dari tahun ke tahun le­bih mengedepankan pen­de­ka­tan ke­amanan sehingga siswa cen­derung tidak percaya diri. Penga­wa­sannya sangat ber­lebihan.

“Ketika proses pendidikan di­awasi polisi, padahal adalah tugas guru, mereka yang harus di­ta­namkan pendidikan karak­te­r­nya untuk mengajarkan kejujuran dan bukan kemudian peng­aman­an diserahkan kepada polisi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut pun, Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan (Mendikbud) Muham­mad Nuh tetap bersikukuh me­nga­takan, tetap tidak adanya ke­bo­coran soal pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Ber­da­sarkan fakta di lapangan, katanya, tidak ada bukti kebocoran soal atau­pun kunci jawaban.

“Kebocoran soal hanyalah isu dan masih bersifat persepsi. Se­mentara Kemendikbud tidak be­kerja berdasarkan persepsi, me­lainkan data faktual di lapangan. Adapun data faktual tersebut me­li­puti lokasi sekolah dan kunci ja­waban apa yang disebarkan,” ucap Nuh.

Seperti diketahui sebelumnya, ICW bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mene­rima kunci jawaban untuk mata ujian Matematika (SMP) pada Selasa 24 April 2012. Akurasi dari kunci ja­waban yang bocor juga dika­takan Febri cukup ting­gi, yakni lebih dari 60 persen. Inilah yang mem­­buat­nya yakin jika kebocoran UN ber­langsung. [Harian Rakyat Merdeka]