Ekspor Listrik ke Negeri Jiran Nggak Masuk Akal

Anggota Komisi VII Dewi Ariani mengatakan, jual beli lis­trik dengan Malaysia yang di­rencanakan pada 2017 tidak ada bagusnya. Menurutnya, ekspor listrik makin tidak masuk akal dilakukan jika rasio elektrifikasi dalam negeri sendiri masih se­batas lampunisasi atau hanya cukup untuk penerangan.

“Esensi elektrifikasi adalah dengan listrik, pemberdayaan eko­nomi dapat berjalan dan me­miliki value dalam proses pem­bangunan ekonomi suatu wila­yah,” jelas Dewi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat (20/4).

Terbengkalainya tata kelola listrik di Indonesia, lanjutnya, bukan merupakan kesalahan PLN semata. Hal itu terjadi akibat dari buruknya kebijakan pemerintah di sektor energi dan tidak terin­tegrasinya seluruh komponen kebijakan yang terkait.

Sebab, selama ini listrik yang menjadi pondasi perekonomian hanya dianggap enteng peme­rintah. Pemerintah tidak men­du­dukkan bahan bakar minyak (BBM) dan kelistrikan sebagai public value (nilai umum).

Dikatakan, pemerintah wajib mengatur dengan cermat dan mengutamakan listrik dan BBM untuk kepentingan masyarakat banyak. Pemenuhan suplai bahan bakar untuk pem­bangkit listrik harus menjadi per­timbangan utama dalam me­ngem­bangkan pembangkit.

Dia menyarankan agar jangan memperbanyak pembangkit de­ngan suplai BBM, melainkan harus diperbanyak berbasis batu­bara dan gas. Bahkan batubara juga harus di klasifikasikan batu­bara low calorie yang dapat di pro­­ses gasanisasi sehingga me­ngu­­rangi ongkos produksi listrik.

“Pemerintah harus segera me­mutuskan produksi gas mana yang bisa diserap PLN, dan sisa­nya bisa diekspor. Jangan terbalik diekspor dulu dan sisanya untuk PLN. Sangat lucu, kita mau ekspor tapi juga impor listrik ke Negeri Jiran,” tandas politisi PDIP itu.

Dirinya optimistis, PLN me­miliki anggaran untuk harga gas yang wajar, sehingga investor juga masih mempunyai margin yang baik. Ia mendesak pemerin­tah untuk melakukan untuk mem­perjuangkan DMO (Domestic Market Obligation) gas lebih utama daripada EMO (Export Market Obligation).

Setali tiga uang, pengamat ke­listrikan Febby Tumiwa mengim­bau PLN agar memperhatikan pasokan listrik dalam negeri dulu sebelum mengekspor listrik ke Negeri Jiran.

Selain itu, dia meminta agar PLN berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur. Sebab, rasio elektrifikasi di kawasan ini masih di bawah 50 persen.

Pekerjaan rumah tersebut harus dipikul bersamaan dengan Pe­merintah Daerah (Pemda), peme­rintah Pusat (Pempus) dan Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pemerintah sebaiknya mela­kukan kontrak jual beli listrik dalam jangka pendek. Sebab, hal ini harus disesuaikan dengan pembangkit listrik di wilayah terkait serta bertambahnya beban listrik di kemudian hari,” jelas Febby kepada Rakyat Merdeka.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwi­yanto mengaku rencana ekspor listrik ke Malaysia baru sebatas wacana, belum ada perjanjian apapun. Pihaknya memastikan,  pada 2017, pasokan listrik di Sumatera akan mengalami sur­plus seiring dibangunnya pem­bangkit baru yang berkapasitas 3000 Megawatt.

“Saat ini, rasio elektrifikasi tetap kita tingkatkan. Karena itu juga merupakan persyaratan da­lam jual beli listrik,” ungkapnya kepada Rakyat Mer­deka. [Harian Rakyat Merdeka]