Permintaan Subsidi Angkutan Rp 4 Triliun Terancam Kandas

Seorang supir angkutan umum Mikrolet 01 jurusan Kam­pung Melayu-Senen, Daya Budi me­nge­luhkan kenaikan biaya hidup dalam dua minggu terakhir. Mu­lai dari kenaikan bahan-bahan pokok hingga uang saku kedua anaknya.

“Berat sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang, harga beras su­dah Rp 7 ribu. Nanti kalau harga BBM naik, maka tarif angkutan juga akan kita naikkan. Setoran ke­pada bos juga pasti naik,” ujar Daya ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, Kamis (29/3).

Ia menuturkan, saat ini dengan tarif angkutan berkisar antara Rp 1.000-3.500, dirinya dikenakan wajib setoran sebesar Rp 100 ri­bu per hari. Jika harga BBM naik ke level Rp 6.000 (naik 33 per­sen) diperkirakan terjadi ke­naik­an tarif dengan rute terjauh mak­si­mal Rp 5 ribu atau sekitar 70 persen. Sementara setoran juga akan naik menjadi Rp 150 ribu. Dengan setoran Rp 100 ribu saja, dirinya mengaku pas-pasan. Bah­kan, kadang tidak menutupi.

“Sejak tanggal 20-an mulai se­pi. Soalnya orang pada takut ke­luar rumah karena ada demo. Ma­kanya kadang tidak menutupi se­toran. Kalau bosnya baik, kita bisa utang dulu. Yang penting, uang setoran dibawa pulang un­tuk urusan dapur dulu,” paparnya.

Sementara di daerah pinggiran Jakarta seperti Bekasi, ongkos ang­kutan sudah naik. Misalnya, untuk angkot K-15 A rute pendek yang biasanya Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 alias naik 50 persen.

“Ini harga belum BBM naik lho bang,” kata Slamet, sopir ang­kot tersebut.

Hingga kini, Daya belum di­data untuk mendapatkan kom­pen­sasi berupa Bantuan Lang­sung Sementara Masyarakat (BSLM) atas kenaikan harga BBM. Menurutnya, program pe­merintah itu hanya sebatas forma­litas. Saat kenaikan harga BBM sebelumnya, dia juga tidak mera­sakan uluran tangan pemerintah.

“Saya tidak pernah dapat (BLSM). Negara kita mak­mur, tapi masih ada yang makan nasi kerak. Yang miskin tambah miskin,” tandasnya.

Sedangkan ibu rumah tangga dan pelajar juga menolak harga ke­naikan bensin dan solar. Me­reka merasa keberatan jika harus memikul biaya transportasi yang lebih besar. Apalagi, harga kebu­tuhan pokok akan semakin me­lambung pasca ketok palu ke­naik­an harga BBM. Seorang ibu rumah tangga, Mira berharap kenaikan harga BBM bisa di­batal­kan.

Ke­­men­terian Perhubungan (Ke­menhub) meminta Organisasi Angkutan Darat (Organda) meng­kaji kem­bali permintaan penam­bahan insentif Rp 4 triliun guna mere­vi­talisasi armada angkutan umum. Menurut Kemenhub, tang­gung jawab itu harus dikem­balikan kepada pe­rusahaan ang­kutan nasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Per­hubungan Darat Kemenhub Su­royo Alimoeso mengatakan, pe­remajaan angkutan penum­pang seharusnya telah terdapat dalam rencana kerja perusahaan ang­ku­tan.

“Hal itu semestinya telah ada di dalam business plan mereka. Peremajaan kendaraan ha­rus dikembalikan ke modal awal pe­rusahaan,” ujarnya ke­pada Rak­yat Merdeka, Kamis (29/3).

Sebelumnya, Organda me­min­ta pemerintah menambah insentif sebesar Rp 4 triliun untuk mere­vitalisasi armada angkutan pe­numpang yang sebagian besar atau 55 persen dari total angkut­an yang ada telah berusia tua.

Per­mintaan itu sebagai antisi­pasi dampak kenaikan harga BBM yang di­rencanakan 1 April depan. Ketua Umum DPP Orga­nisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena menga­takan, de­ngan revitalisasi angkutan ken­daraan, maka bahan bakar yang digunakan menjadi lebih efisien.

Suroyo mengatakan, peme­rin­tah tetap akan memberikan in­sen­tif sebesar Rp 4,8 triliun ke­pa­da pe­rusahaan angkutan kota di se­luruh Indonesia. Kebijakan itu un­tuk menekan kenaikan tarif angkutan penumpang yang di­sebabkan kenaikan harga BBM.

“Pemerintah memberikan kom­pen­sasi sebesar Rp 4,8 triliun untuk menekan tarif, namun ke­naikannya tidak sama seperti ke­naikan har­ga BBM,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]