RMOL. PT Jasa Marga bakal meningkatkan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol di Indonesia, khususnya di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Untuk itu, DPR berencana membentuk lembaga pengawasan dan audit jalan tol.
“Kami siap bila SPM dievaluaÂsi. Bila perlu istilahnya bisa jadi SPE atau standar pelayanan eksÂklusif atau lainnya yang meliputi hamÂpir seluruh aspek pelayanan jalan tol,†kata Direktur Operasi Jasa Marga Hasanudin di JaÂkarta, kemarin.
Menurut Hasanudin, sudah selayaknya SPM dievaluasi peÂmerintah dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) KeÂmenterian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyesuaikan deÂngan diÂnamika permintaan maÂsyaÂrakat dan kelangsungan jalan tol.
“Jadi, kalau SPM nanti jadi Standar Pelayanan Maksimal barangkali ceritanya akan lain. Kami sebagai operator siap saja. Misalnya jika nantinya SPM itu juga pada aspek pada antrean, bukan hanya waktu transaksi yang distandarkan,†jelasnya.
Dia menjelaskan, untuk standar pelayanan per transaksi 8 detik, Jasa Marga sudah memenuhinya, bahkan cenderung mendekati per transaksi 4 detik. TanÂpa ada evaÂluasi SPM pun, dia mengklaim pihaknya setiap waktu siap meÂningkatkan pelayanan di atas SPM.
“Buktinya kami sudah meÂnyiÂapkan Variabel Message Sign (VMS) di beberapa titik jalan tol di Jabodetabek dan hal ini tidak ada dalam SPM,†ungkapnya.
Hasanuddin menyatakan, peÂningkatan pelayanan juga dilaÂkuÂkan dengan meningkatkan jumÂlah petugas gardu tol dan paÂda taÂhap awal ini di JaboÂdetabek. “Jadi muÂlai jam 5 pagi, di seluruh gardu tol statusnya hijau dan hijau. Tak ada lagi yang merah,†katanya.
Untuk itu, pihaknya telah meÂnambah petugas tambahan, miÂsalnya untuk tol dalam kota 238 personel baru, 100 orang di tol TaÂÂngerang, 50 orang di tol JaÂgoraÂwi, 50 orang Jakarta-CiÂkampek dan 10 orang di JORR (tol lingkar luar Jakarta).
Pihaknya juga siap membuka account twitter agar dapat diakses oleh setiap pengÂguna telekomuÂnikasi bergeÂrak. “April segera diÂluncurkan Jasa Marga di account twitter,†ujar Hasanuddin.
Terkait penetrasi tiket tol elekÂtronik (electronic ticket toll/e-toll), dia mengaku peneÂtrasi tiket tol elektronik saat ini di seÂluruh jaÂringan tol Jasa Marga baru 10 perÂsen dari total transaksi Rp 1,2 miÂliar per tahun. “Akhir Juni taÂhun ini, khususnya untuk JaÂboÂdetabek akan ditingkatkan menÂjadi 25 persen dari posisi MaÂret sebesar 11,3 persen,†katanya.
Pihaknya akan bekerja sama deÂngan penyedia (Bank ManÂdiri) untuk melakukan serangÂkaian upaya. Antara lain proÂmosi besar-besaran, diskon 10 perÂsen bagi mereka yang mengÂguÂnaÂkan e-toll dan pemasaran on board unit (OBU) dan lainnya.
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) SugiÂyanÂÂto meminta Jasa Marga memÂÂbuktikan janjinya meningkatkan pelayanan jalan tol.
Sebab, kata Sugiyanto, pelayaÂnan jalan tol suÂdah tidak nyaman dan macet. PaÂdahal, konsumen sudah memÂbaÂyar mahal. “Jangan hanya anget-anget tahi ayam mau tingkatkan SPM gara-gara dimaÂrahin DahÂlan Iskan (MenÂteri BUMN-red),†tandasnya.
Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mengatakan, saat ini saÂngat sulit untuk menilai SPM daÂri jalan tol apakah sudah diÂpeÂnuhi atau belum karena tidak ada lemÂbaga yang mengauditnya.
Karena itu, DPR akan memÂbuat lembaga yang tugasÂnya meÂlakukan pengawasan dan audit SPM dari jalan tol. “Janji peÂningkatan SPM ini kan sudah lama disampaikan, namun saÂyangÂnya tidak ada yang meÂngaÂwasinya,†kata Saleh.
Menurut Saleh, Kementerian BUMN juga harus memberikan sanksi terhadap pengelola jalan tol jika terbukti tidak meningÂkatÂkan SPM-nya agar memberikan motiÂvasi kepada pengelola meningÂkatkan kinerjanya. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.