DPR Khawatir Pengetatan Valas Ganggu Investasi

Untuk itu, DPR meminta Bank Sen­tral menjelaskan kriteria tran­­saksi spekulatif dan tidak spekulatif itu seperti apa. Sebab, dikhawatirkan kebijakan itu akan meng­ganggu investasi masuk ke Indo­nesia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai, pem­batasan tersebut hal yang wajar. Namun, harus diperjelas se­jauh­mana kebijakan itu bisa dika­takan spekulatif.

“Kebijakan itu wajar kalau un­tuk valas, tapi kalau untuk per­bankan saya kira tidak wajar. Lagi pula tidak banyak valas me­lakukan transaksi  di atas 100 ribu dolar AS. Kalau per bulan saya kira memang agak mengetatkan, jadi saya tidak tahu apakah valas se­bagai insitusi spekulan atau tidak. Jadi itu juga harus dije­laskan BI apa alasannya mela­kukan seperti itu?” tanyanya.

Politisi partai Golkar ini me­ngaku khawatir jika BI tidak me­nerapkan aturan yang jelas ten­tang instrumen transaksi speku­latif tersebut, justru akan meng­ham­bat in­vestasi yang masuk.

“Ini harus dijelaskan karena susah membedakan antara tran­saksi spekulatif dan tidak spe­ku­latif. Harus ada kriterianya. Kalau tidak, justru akan meng­hambat investasi ke depan,” tegas  Harry.

Dalam kebijakan ini, BI mela­rang penggunaan under­lying sim­panan untuk menjaga agar tran­saksi valas benar-benar dila­kukan untuk konteks kegiatan ekonomi. BI ingin mencegah aksi spekulasi valas yang bisa mem­pengaruhi stabilitas rupiah.

Sepanjang 2011, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan vo­lume transaksi nasabah sebesar 34 persen menjadi 56,25 miliar dolar AS dibandingkan 42,06 mi­liar dolar AS pada 2010. Rea­lisasi ini masih lebih rendah di­ban­dingkan pertumbuhan volume transaksi valas antarbank yang dilakukan Bank Mandiri, yakni dari 83,31 miliar dolar AS (2010) menjadi 98,04  dolar AS (2011).

Sedangkan anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menyata­kan, kebijakan baru ini dianggap baik karena bisa menjaga stabili­sasi nilai tu­kar rupiah dan mence­gah terja­dinya sudden reversal.

Sebelumnya, BI menetapkan pembelian valuta asing (valas) terhadap rupiah hanya 100 ribu dolar AS per bulan. Untuk pem­belian valas di atas 100 ribu dolar AS, wajib menyertakan aset penjamin (underlying asset).

Dalam peraturan tersebut, pem­­belian valas terhadap rupiah oleh nasabah atau pihak asing kepada bank di atas 100 ribu dolar AS atau ekuivalen per bu­lan per nasabah atau per pihak asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang  tidak ber­sifat spekulatif.

Menurut BI, perkembangan transaksi pembelian valuta asing menunjukkan adanya intensitas kebutuhan valuta asing yang sa­ngat terkait dengan kegiatan di sektor riil, khususnya dalam ke­giatan perdagangan internasional.

Pembelian valuta asing ter­ha­dap rupiah hanya dapat dilaku­kan untuk jenis valas yang sama de­ngan yang tercantum dalam do­kumen underlying. Kecuali untuk valas yang likuiditasnya tak ter­sedia di pasar keuangan domes­tik.

AVP Trea­sury Marketing Ja­karta PT Bank Mandiri Kokok Prijo Djatmiko optimistis ke­bi­jakan BI melarang penggunaan sim­panan di atas 100 ribu  dolar AS per bulan sebagai underlying pembelian tidak mempengaruhi transaksi valas di Bank Mandiri.

Djatmiko menjelaskan, sela­ma ini transaksi valas secara vo­lume masih didominasi di sektor kor­porasi yang mencapai lebih dari 50 persen, selan­jutnya di sektor komersial dan terakhir perora­ngan alias ritel.

“Yang ritel ini sifatnya untuk kebutuhan non-bisnis. Porsinya kurang dari 10 persen. Tapi ke­butuhan mereka jelas mi­salnya, untuk membayar uang sekolah di luar negeri atau wisata ke luar negeri,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Hingga saat ini, kata dia, surat edaran BI belum berpengaruh. Perseroan tetap meng­hor­mati dan mentaati kebi­jakan baru tersebut dengan mem­perhatikan ketentu­an yang ada.

“Kita belum tahu potret pasca aturan tersebut diberlakukan se­perti apa nanti. Tapi yang jelas, perseroan tidak terlalu meng­kha­watirkan karena posisi tran­saksi untuk ritel kurang dari 10 persen kok,” cetus Djatmiko. [Harian Rakyat Merdeka]