BLT Jangan Cuma Dikucurkan di Jawa

“Jangan sampai dana  hasil penghematan BBM hanya diku­curkan di Jawa. Idealnya dana hasil peng­hematan sub­sidi BBM di­per­untukkan bagi pemba­ngu­nan infrastruktur. Apalagi ke­ter­se­diaan infra­struktur an­tar daerah ma­sih belum mera­ta,” pinta ang­gota Pengurus Harian Ya­yasan Lem­baga Kon­sumen Indo­ne­sia (YLKI) Tulus Abadi, kema­rin.

Dia berharap, pemberian ban­tuan langsung tunai (BLT) dan realokasi anggaran dana subsi­di untuk membangun fa­silitas pendidikan, kesehatan dan in­frastruktur lebih tepat sa­saran.

“Kawasan Indonesia bagian timur saat ini masih me­rasakan ketidakadilan pem­ba­ngunan. Bahkan, kon­disi di wilayah Pa­pua masih memprihatinkan. In­­fra­struktur dasar seperti trans­­portasi umum masih sa­ngat mi­nim. Hal ini mengaki­batkan seluruh rakyat Papua ha­rus menang­gung beban eko­nomi yang lebih tinggi diban­dingkan dengan masyarakat di Pulau Jawa,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta re­alokasi anggaran subsidi BBM sebaiknya untuk pem­bangu­nan infrastruktur atau­pun pe­nye­diaan sarana dan pra­sarana transportasi massal darat dan laut demi rasa keadilan bagi ma­syarakat luas. “Kalau pe­me­­rintah meng­alo­ka­sikan Rp 5 triliun untuk pem­ba­ngun­an in­frastruktur dari da­na hasil peng­hematan subsidi BBM, jum­lah ini kecil sekali,” ujarnya.

Sedangkan dana untuk ban­tuan langsung sementara ma­syarakat (BLSM) di­alokasi­kan oleh pemerintah sampai Rp 25 tri­liun. “Ini jelas perlu di­per­timbangkan kembali. Sebab, dalam jangka mene­ngah dan panjang, pemenuh­an infra­struktur sangat dibu­tuhkan un­tuk mendorong per­eko­no­mi­an,” tuturnya.

Orga­nisasi Ang­kutan Darat (Organ­da) me­minta tambahan insen­tif se­be­sar Rp 4 triliun untuk me­­re­vitalisasi armada ang­kut­an pe­numpang. Ketua Umum DPP Or­gan­da Eka Sari Lorena menga­takan, pe­re­ma­jaan angkutan penum­pang sebagai antisipasi dari ke­naik­an harga BBM ber­­sub­sidi yang direncanakan 1 April. Dengan revi­ta­lisasi kendaraan, ma­ka bahan ba­kar yang di­gu­nakan menjadi lebih efisien.

“Jumlah angkutan penum­pang di Indonesia diperkirakan sebanyak 1 juta unit kendara­an. Anggaran tambahan sebe­sar Rp 4 triliun itu hanya men­cukupi untuk merevitalisasi sebanyak 33 persen dari 1 juta unit ken­daraan,” ujarnya.  [Harian Rakyat Merdeka]