Pertamina Ancam Cabut Izin Pom Bensin Bandel

Sebelumnya, Pertamina te­lah menghukum 30 SPBU bandel di wilayah Su­matera. Belum lama ini, BUMN migas itu menjatuh­kan sanksi lagi ke­pada 31 SPBU di wilayah Ka­li­mantan (Region VI). Jadi, se­cara nasional ada 61 SPBU yang telah dijatuhi sanksi.

Dari 31 sanksi SPBU di Kali­mantan, 24 SPBU diberikan surat te­guran/peringatan. Sementara 6 SPBU dikenai denda untuk me­ngem­balikan kerugian kepada Per­­tamina mulai dari Rp 30-62 juta. Sedangkan satu SPBU di­ber­­hen­tikan pasokan BBM-nya selama satu bulan.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina M Harun mengatakan, sanksi yang dija­tuhkan kepada SPBU nakal ini sesuai dengan komitmen per­se­roan dalam meningkatkan peng­awa­san dalam tata niaga penya­luran BBM bersubsidi.

Harun membeberkan, dari da­ta yang ada, SPBU yang men­dapat sanksi pengembalian ganti rugi terdapat di Kalimantan Ba­rat. SPBU itu terbukti menjual solar ber­subsidi tidak melalui dis­­pen­ser sebanyak 16 kiloliter. Total den­da pengembalian ke­ru­gian yang di­kenakan sebesar Rp 62.550.400.

Setelah surat teguran/peri­ngatan, Pertamina juga tidak se­­gan-segan menjatuhkan sank­si yang lebih berat dan pen­cabutan izin kepada SPBU yang bandel.

Oleh karena itu, Pertamina mengimbau kepada pemilik SPBU mentaati tata niaga pen­jualan BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan menjual BBM bersub­sidi kepada mereka yang tidak berhak seperti pengecer, spekul­an, apa­lagi kalangan industri. Se­lain dicabut izinnya, itu bisa dipi­da­nakan ke pengadilan,” tegas Ha­run di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Pertamina juga me­nyerukan kepada SPBU untuk be­­kerja sama mengatasi kelang­kaan BBM di berbagai daerah, de­ngan menjual BBM bersubsidi ke­pada  yang berhak.

SPBU juga harus proaktif dan menjadi garda terdepan bagi Pertamina untuk menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Direktur Pusat Studi Kebija­kan Publik (Puskepi) Sofyano Za­karia mengatakan, jika benar ter­jadinya kelangkaan BBM ber­subsidi di beberapa daerah aki­bat tindakan penyelewengan/penya­lahgunaan, maka peme­rintah ha­rus menje­laskan ke­pada publik fakta dan data pe­nye­lewengan tersebut.

Menurut Sofyano, perbuatan pe­nyelewengan BBM bersubsidi sa­ngat merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus men­dorong agar aparat penegak hu­kum dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Mi­gas) melakukan tindakan pen­ce­­ga­han dan memproses hukum de­ngan mempidanakan  para pe­la­ku penyelewengan tersebut. [rm]